Pengangkatan Komjen M Irawan Jadi PJ Gubernur Jabar, Erma Ranik: Polri Penegak Hukum, Bukan Politisi

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Erma Ranik menyampaikan beberapa hal terkait pengangkatan tersebut.

Pengangkatan Komjen M Irawan Jadi PJ Gubernur Jabar, Erma Ranik: Polri Penegak Hukum, Bukan Politisi
TRIBUN PONTIANAK/GALIH NOFRIO NANDA
Anggota DPD RI asal Ketapang, Erma Suryani Ranik SH

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella 
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen M Irawan baru saja dilantik sebagai PJ Gubernur Jabar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, pada Senin 18 Juni 2018 di Gedung Sate, Bandung.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Erma Ranik menyampaikan beberapa hal terkait pengangkatan tersebut.

Melalui rilis yang disampaikan kepada Tribun, Erma menyampaikan bahwa Presiden melalui Mendagri secara nyata telah melakukan pelanggaran pasal 28 ayat 1 UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Baca: Masyarakat Mempawah Siap Amankan Suara Midji-Norsan

"Pasal tersebut menyatakan bahwa, Anggota POLRI dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sedangkan Komjen M.Irawan adalah polisi aktif, tidak mengundurkan diri atau telah pensiun saat diangkat oleh Mendagri pada 18 Juni 2018, " katanya.

Menurut Erma, dalam hal ini pemerintah secara nyata dan terang terangan terindikasi kuat hendak menjadikan POLRI sebagai alat politik penguasa untuk kepentingan pilkada 2018 umumnya dan Pilkada Jabar khususnya.

"Sulit untuk disangkal bahwa Paslon dalam Pilkada Jabar, satu diantaranya adalah Pensiunan Jendral Polisi," terangnya.

Sehingga Erma meyakini bahwa, penempatan Komjen M.Irawan sebagai PJ  Gubernur Jabar adalah upaya nyata dan terang terangan pemerintah dalam memenangkan satu diantara paslon dalam Pilkada Jabar.

"Langkah pemerintah di Jabar pada 2018 kami duga adalah konsolidasi awal  untuk menjadikan POLRI sebagai alat politik untuk agenda Pileg dan pilpres 2019. Mengapa Komjen M.Irawan seorang POLRI aktif dipilih jadi PJ Gubernur Jabar bukan di Kalbar ? Padahal  oleh Kapolri sendiri Kalimantan Barat diidentifikasikan sbg daerah rawan konflik pertama dari 117  Pilkada 2018 seluruh Indonesia ?" kata Erma, mempertanyakan.

Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, Erma sendiri yakin bahwa jawabannya sederhana, yakni karena jumlah penduduk Jabar yang sangat besar, hampir 20 % penduduk Indonesia.

"Sukses menjadikan POLRI sebagai alat politik pada Pilkada 2018 di Jabar, akan memudahkan untuk dilakukan hal yang sama di Indonesia, " katanya menyakini.

Untuk itu, Erma mengajak Fraksi Partai Demokrat DPR RI berikhtiar untuk mendukung Hak Angket Terkait Pelanggaran UU no 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca: Satarudin Akan Sampaikan Program Membangun Pontianak Dari Dalam dan Pinggir, Ini Analisanya

"Prasyarat hak angket adalah diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Kami akan bekerja keras untuk menggalang dukungan agar Hak angket ini dapat terlaksana," katanya.

Tidak hanya Fraksi Partai Demokrat, Erma juga mengajak seluruh komponen bangsa turut meluruskan kembali posisi POLRI sesuai dengan pasal 13 UU no 2 tahun 2002 yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan Hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

"Kita harus ingat, susah payah rakyat dan mahasiswa pada awal reformasi 1998 dengan dukungan politik di MPR berhasil  menghapus dwifungsi  TNI/POLRI. 20 tahun konsilidasi politik kita berhasil. Demokrasi berjalan baik. TNI dan POLRI mdnjalankan tugasnya. Kini pada Pilkada 2018, pemerintah merusaknya. Mereka terang terangan hendak membuat Polisi jadi Politisi. Karena itu  jangan kita biarkan, mari kita berkerja sama untuk luruskan. Kembalikan marwah POLRI sebagai penegak hukum," tutupnya. 

Penulis: Rizki Fadriani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved