KPK Lima Kali Surati Presiden Minta Pasal Korupsi Dikeluarkan dari RKUHP, Ini Dasar Hukumnya

KPK menyampaikan argumentasi yuridis dan historis tentang pasal korupsi yang seharusnya tidak termuat dalam RKUHP

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Logo KPK 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widod mendorong mengeluarkan pasal- pasal korupsi dari draf Rancangan KUHP yang sedang dibahas di DPR RI.

Bahkan, KPK telah sampai lima kali menyurati Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan pasal Korupsi di RUHP yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

"Iya. Bahkan, sudah kami kirim lima kali," ujar Komisioner KPK Basaria Panjaitan saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Dalam surat itu, KPK menyampaikan argumentasi yuridis dan historis tentang pasal korupsi yang seharusnya tidak termuat dalam RKUHP.

Menurut KPK, pasal korupsi cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

(Baca: Miliki Kemampuan Indigo, Lany Beberkan Pengalaman Horornya Saat Mengandung Roy Kiyoshi )

"Itu (memasukkan pasal korupsi di RKUHP) memang kodifikasi. Tapi karena dia (pasal korupsi) sudah jadi UU tersendiri, harusnya tidak perlu lagi menjadi dua UU. Prinsipnya begitu saja," lanjut dia.

Ketika ditanyakan apa respons Presiden Jokowi mengenai surat tersebut, Basaria tidak menjawab pertanyaan itu.

"kita sudah berulang kali (mengirimkan surat). Kalau tidak salah, lima kali. Nanti kita lihat lagi hasilnya," jelasnya.

Sebelumnya, KPK sudah mengirimkan surat pada Presiden agar pasal-pasal tindak pidana korupsi dikeluarkan dari RKUHP. Presiden diharapkan mendorong pembuatan aturan yang lebih keras pada koruptor, melalui revisi Undang-Undang Tipikor yang ada saat ini.

"Belajar dari negara-negara dengan IPK yang tinggi, pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara konsisten dan membutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin politik," kata Juru Bicara KPK Febri Hendri.

Halaman
12
Editor: Jamadin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved