BPK Temukan Pemda Alokasikan Belanja Perjalanan Dinas Tak Sesuai Ketentuan

Dari 10 kabupaten kota yang diserahkan LHPnya, Pemkot Pontianak merupakan satu diantara yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK Temukan Pemda Alokasikan Belanja Perjalanan Dinas Tak Sesuai Ketentuan
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Plt Kepala BPK Kalbar, Rita Amelia menyerahkan LHP tahun anggaran 2017 pada Pjs Wali Kota Pontianak, Mahmudah bertempat di Aula BPK Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Rabu (30/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017.

Kali ini BPK Kalbar menyerahkan pada 10 kabupaten-kota yang ada di Kalbar.

Penyelarahan ini langsung dilakukan oleh, Plt Kepala BPK Kalbar, Rita Amelia bertempat di Aula BPK Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Rabu (30/5/2018).

Baca: Sukseskan Pemilu, Panwaslu Sintang Perlu Lakukan Langkah Kongkret Ini

"LKPD ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan," ucap Rita Amelia dalam sambutannya.

Amelia menambahkan tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah LKPD telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang meteril, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya.

Dari 10 kabupaten kota yang diserahkan LHPnya, Pemkot Pontianak merupakan satu diantara yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Dari 10 yang diperiksa, ada delapan yang meraih predikat WTP dan ada dua yang meraih predikat wajat dengan pengecualian (WDP)," tambahnya.

Delapan daerah dengan predikat WTP yaitu, Pontianak, Kubu Raya, Ketapang, Mempawah, Sanggau, Landak, Sekadau, Sintang sedangkan yang meraih WDP adalah Kayong Utara dan Sambas.

Pencapaian opini WTP ini menurutnya, tidak berarti permasalahan yang ada didalam keuangan nihil. Pengelolaan aset tetap dan persediaan di beberapa Pemda yang belum memadai dan masih terjadi, walaupun nilainya masih dibawah batas nilai materialitas yang telah ditentukan .

Begitu pula dengan Pemda yang meraih WDP, disebutnya permasalahan pokok yang menjadi pengecualian opini adalah pencatatan aset yang dilakukan secara global sehingga nilai beban dan akumulasi penyusutannya tidak dapat diyakini nilainya.

Aset tetap yang berasal dari dana BOS belum dapat dicatat mereka, kemudian aset tetap berupa peralatan mesin yang tak diketahui keberadaannya serta kapitaliasi aset kegiatan rehabilitasi ke aset induknya yang belum dilakukan secara cermat.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan BPK juga ditemukan terkait kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan masih dijumpai adanya kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, ditemukan beianja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran belanja langsung atau berupa honor kegiatan dan insentif, serta pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial serta dana desa yang belum sesuai ketentuan.

Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved