Imbau Warga Proaktif dan Melaporkan Ormas Yang Minta THR

Jadi ada beberapa yang menyampaikan aspirasi atau meminta ke perusahaan, kalo perusahaan itu ada, lalu memberikan itu tidak masalah

Imbau Warga Proaktif dan Melaporkan Ormas Yang Minta THR
ISTIMEWA
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA  - Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan ormas-ormas (organisasi kemasyarakatan) yang meminta tunjangan hari raya ( THR) disertai dengan paksaan.

"Kalau ada surat ancaman (permintaan THR) atau pemaksaan silahkan saja laporkan (ke kepolisian)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin (28/5/2018).

Ia mengatakan, tindakan mengancam merupakan tindakan pidana yang diatur dalam undang-undang. Peraturan mengenai tindak pengancaman tersebut tertera dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

(Baca: Empat Gigi Pria Ini Patah Setelah Ditonjok Driver Taksi Online, Penyebabnya Spele )

Pasal tersebut berbunyi, "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

(Baca: Praktisi Hukum : Candaan Bom di Pesawat Bisa Dipenjara )

Meski demikian, Argo tak mempermasalahkan jika permohonan THR tersebut dilayangkan tanpa paksaan dan pihak kedua merasa rela memberikan THR tersebut.

"Jadi ada beberapa yang menyampaikan aspirasi atau meminta ke perusahaan, kalo perusahaan itu ada, lalu memberikan itu tidak masalah," lanjut Argo.

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Darwis M Aji mengatakan hal yang sama.

(Baca: Alumni Santri Gelar Buka Puasa Bersama dengan Pengasuh Pondok Pesantren Babussalam )

Menurutnya tak ada larangan pasti mengenai permohonan THR oleh ormas jika permohonan tersebut tak disertai dengan ancaman. Meski demikian ia meminta ormas binaannya tak melayangkan surat permohonan THR dalam bentuk apapun karena pihaknya telah telah menemukan indikasi pemaksaan dari ormas-ormas tertentu terkait permohonan THR ini. Baca juga: Kesbangpol DKI Minta Ormas Binaannya Tak Minta-minta THR Indikasi ini ditemukan berdasarkan serangkaian investigasi yang dilakukan pihaknya.

"Kami minta Ormas di bawah binaan kami tak mengedarkan surat edaran permohonan THR ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), perusahaan, atau warga umum," ujar Darwis saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/5/2018).

Menurutnya bagi ormas yang nekat menyebarkan surat edaran permohonan THR dengan pemaksaan maka pihaknya akan melakukan tinjauan kembali hingga pencabutan surat keterangan terdata di Kesbangpol DKI untuk ormas yang bersangkutan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polisi Minta Warga Melapor Jika Temui Ormas yang Memaksa Minta THR

Editor: Jamadin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved