Citizen Reporter

Dinas PMPTSP Kabupaten Sanggau Disidangkan Terkait Infomasi Publik

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menggelar Sidang Sengketa Informasi Publik di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Dinas PMPTSP Kabupaten Sanggau Disidangkan Terkait Infomasi Publik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Anggota Majelis Abang Amirullah (kanan) Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn (tengah) serta Chatarina Pancer Istiyani (kiri) 

Citizen Reporter

Anggara Ramadhan
Staf Penyelesaian Sengketa Informasi
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menggelar Sidang Sengketa Informasi Publik di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, antara Pemohon Handoko dengan termohon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sanggau di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Sanggau pada Rabu (23 /05 /2018).

Hadir Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn, Anggota Majelis Abang Amirullah serta Chatarina Pancer Istiyani, dan Octavianus Johan Enas sebagai Panitera.

Vici menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan sidang Pemeriksaan Awal.

"Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon ini terjadi karena pihak Termohon tidak menjawab surat permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Handoko," terangnya.

Baca: Umuh Muchtar Puji Kepiawaian Mario Gomez Rekrut Pemain Persib Bandung

Vici juga menjelaskan bahwa informasi yang diminta berupa salinan dokumen Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Peta Lampiran milik perusahaan perkebunan PT. Kebun Ganda Prima, PT. Borneo Ketapang Permai, PT. Ratu Badhis Adi Perkasa, PT. Agrinda Prima Niaga, dan PT. Mitra Sawit Kumala Abadi.

"Pemohon bermaksud melakukan analisis terhadap izin-izin perkebunan di Kabupaten Sanggau, dengan demikian informasi-informasi tersebut diperlukan untuk melakukan analisis yang dilakukannya, " katanya

Karena tidak ditanggapinya permohonan informasi, hingga keberatan yang diajukan sampai berakhirnya batas waktu 30 hari kerja yang ditetapkan untuk Badan Publik memberikan tanggapan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 point (b) mengenai Jangka Waktu, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Baca: Rahadi Usman, Putra Daerah Kayong Utara Jabat Ketua Umum DPP IKA-IKIP PGRI Pontianak

"Pemohon menggunakan haknya untuk memperjuangkan keterbukaan informasi terhadap dokumen-dokumen yang diminta tersebut melalui penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, " terang Vici.

Halaman
12
Penulis: Bella
Editor: listya sekar siwi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved