Sidang ke-13 Alkes RSUD SSMA Tahun 2012 Kembali Ditunda, Ini Jadwalnya

Sidang dijadwalkan digelar di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak.

Sidang ke-13 Alkes RSUD SSMA Tahun 2012 Kembali Ditunda, Ini Jadwalnya
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Satu diantara terdakwa dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (alkes RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Tahun 2012, Sugito memberikan kesaksian saat sidang keduabelas beragenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Rabu (8/5/2018) sore. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sidang ketigabelas berkas perkara dugaan tipikor pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (alkes RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Tahun 2012 kembali ditunda pada 5 Juni 2018 mendatang.

Sidang dijadwalkan digelar di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Selasa (22/5/2018) kemarin.

Sidang beragenda pembacaan tuntutan ditunda lantaran Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Kalbar belum bisa menyelesaikan tuntutan yang akan dibacakan kepada tiga terdakwa yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yekti Kusumawati, Pemilik PT Bina Karya Sarana sekaligus Direktur PT Mitra Bina Medika Suhadi dan Direktur Utama PT Bina Karya Sarana Sugito.

“Sidang tuntutan ditunda pada 5 Juni mendatang. Rentut (Rencana Tuntutan_red) jaksa tidak siap,” singkatnya.

Baca: Sidang Dugaan Ujaran Kebencian Terhadap Cornelis, Tonton Videonya

Sebelumnya, sidang juga ditunda dari jadwal pada Selasa (15/5/2018). Ini merupakan penundaan kedua sidang ketigabelas perkara yang diduga merugikan negara sekitar Rp 13.419.616.000 dari pagu anggaran Rp 35 Milyar berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pada saat sidang perdana pembacaan dakwaan beberapa bulan lalu, ketiga terdakwa didakwa oleh JPU dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Jo Pasal 55 KUHP.

Beberapa modus yang dilakukan terdakwa dalam dugaan proyek ini yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proyek Alkes. Namun, menyusun harga‎ berdasarkan brosur yang bersumber dari Kepala Dinas.

PPK juga tidak melakukan survey harga pasar Alkes dan melakukan Mark Up harga Alkes. Lalu, ditemukan barang-barang tidak sesuai spesifikasi yang ada di kontrak.

Saat proses lelang, terjadi persekongkolan untuk memenangkan satu diantara peserta. Dalam artian, pemenang tender sudah ditentukan dari awal.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved