Masyarakat Harus Berani Lapor, Jika Ketahui Adanya Indikasi Pelanggaran Pemilu

Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nur Soleh menuturkan, ada berbagai macam pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu

Masyarakat Harus Berani Lapor, Jika Ketahui Adanya Indikasi Pelanggaran Pemilu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIVALDI ADE MUSLIADI
Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nur Soleh 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nur Soleh menuturkan, ada berbagai macam pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu baik itu bersifat administratif maupun pidana. Ia mengatakan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan.

Masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Terlebih jika ditemui adanya berbagai macam pelanggaran.

Baca: Video 5G 3D Structured Oppo Dimungkinkan Segera Dinikmati Konsumen Global

Menjadi persoalan, setiap kali pemilu maupun pilkada indikasi pelanggaran kerap terjadi. Hanya saja, sebagian besar masyarakat menganggap biasa bahkan enggan melaporkan indikasi pelanggaran lantaran takut.

“Masyarakat bisa melaporkan bila ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Di tingkat desa ada panwas tingkat desa, begitu juga dikecamatan hingga pengawas TPS. Bisa dilaporkan kepada petugas kami jika ada indikasi pelanggaran,” ujarnya, Senin (21/5/2018).

Ia juga mengatakan, laporan yang disampaikan itu bisa dilakukan secara berjenjang. Namun, kata dia, yang tidak kalah penting adalah pro aktif dari masyarakat agar berani melaporkan adanya indikasi pelanggaran.

Baca: Ini Syarat untuk Ikut Festival Sahur - Sahur Mempawah

“Masyarakat berani melapor, berani menjadi saksi terhadap pelanggaran itu. Ini yang kadang-kadang terjadi, berani melapor tapi tidak mau menjadi saksi, dengan alasan takut dan lain sebagainya. Jadi, masyarakat bukan sekedar melaporkan saja. Tapi juga berani menjadi saksi, bahkan mengawal laporannya itu,” ucapnya.

Ia menegaskan, masyarakat yang melaporkan akan dijamin perlindungannya. Untuk itu, kata dia, masyarakat tidak takut melapor bila ditemukan adanya indikasi pelanggaran dalam tahapan pemilu.

Ia menambahkan, jika ada laporan masuk pihaknya kemudian mengkaji laporan tersebut. Pengkajian tersebut untuk menentukan ranah laporan tersebut bersifat administrasif ataukah ada unsur pidana.

“Termasuk ASN juga harus menjaga netralitas pada pemilu. Untuk itu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakan keadilan pemilu,” tukasnya.

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Septi Dwisabrina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved