DPRD Kalbar Minta Pemprov Pastikan Produk Makanan dan Minuman Benar-Benar Aman Konsumsi

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar, M Jimi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar memastikan seluruh produk yang akan dibeli masyarakat

DPRD Kalbar Minta Pemprov Pastikan Produk Makanan dan Minuman Benar-Benar Aman Konsumsi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar, M Jimi saat diwawancarai di ruang fraksi PDIP Kantor DPRD Kalbar, Senin (21/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar, M Jimi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar memastikan seluruh produk yang akan dibeli masyarakat benar-benar aman dan steril di pasar tradisional maupun modern.  

Terlebih ketika bulan Ramadan dan jelang Lebaran, tingkat konsumsi masyarakat khususnya Umat Muslim akan meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Pastikan produk-produk yang dijual tidak kedaluwarsa,” ungkapnya saat diwawancarai awak media di ruang fraksi PDIP Kantor DPRD Kalbar, Senin (21/5/2018).

Baca: Tim Gabungan Sidak 9 Swalayan, Ditemukan Susu Bubuk Kedaluwarsa

Ia mendesak peran pihak-pihak berkompeten terkait peredaran produk makanan dan minuman untuk rajin turun ke lapangan. Hal ini bertujuan untuk memantau dan mengawasi apakah ada produk-produk kedaluwarsa beredar di pasaran.

“Produk kedaluwarsa harus segera ditarik dan dimusnahkan,” katanya.

Pemerintah harus mengawasi peredaran barang-barang impor asal Malaysia yang masuk ke Kalbar. Pemeriksaan harus diperketat agar jangan sampai dijumpai produk-produk ilegal masuk dengan mudah.

Baca: Bebas Pakai Ponsel, Begini Curhatan Napi Lewat Media Sosial yang Diunggah dari Rutan Salemba

“Jangan main masuk-masuk saja. Nanti orang mau lebaran, ternyata beli barang tidak layak makan dan jadi persoalan di ujungnya. Ini jadi tanggung jawab kita bersama, saya harap stakeholder terkait baik dinas  dan BBPOM segera turun ke lapangan untuk mengecek produk di pasaran” jelasnya.

Politisi PDIP ini juga memeriksa kelayakan konsumsi daging ayam dan sapi. Jangan sampai ada daging sapi oplosan yang tentu saja merugikan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.

“Jangan sampai masyarakat melihat daging itu bagus dipajang. Tahu-tahunya daging itu tidak bagus. Itu berimplikasi pada kesehatan masyarakat,” terangnya.

Baca: Ngaji Dapat Pertalite, Angga Nilai Sudut Pandang Positif

Legislatif Kalbar, kata Jimi, meminta BBPOM maupun dinas terkait tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) segera bertindak dan menjamin keamanan produk-produk yang akan dikonsumsi rakyat Kalbar.

“Para pihak pengada yakni pengusaha harus dipanggil dan dimintai keterangan jika ternyata ditemukan kondisi barang-barang kedaluwarsa, ilegal atau tidak layak konsumsi. Tanyakan kenapa bisa dijual, ketika tidak mau maka ambil tindakan pantas sesuai koridor hukum yang terukur,” tukasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Septi Dwisabrina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved