Pj Gubernur Kalbar Nilai WPR Jadi Solusi Terbaik Masalah PETI

Nantinya, lokasi ini akan dipakai oleh masyarakat kabupaten/kota untuk kegiatan penambangan emas.

Pj Gubernur Kalbar Nilai WPR Jadi Solusi Terbaik Masalah PETI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIZKY PRABOWO RAHINO
 Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji saat diwawancarai oleh awak media usai Rapat Koordinasi tentang solusi penyelesaian Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (17/5/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akui bahwa perlu pencarian solusi terbaik terkait masalah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di 11 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

“Ini supaya apa yang dilakukan bukan semata-mata penegakan hukum saja, kemudian rakyat yang hanya ingin mengisi perut lewat kegiatan pertambangan ini tidak bisa beroperasi,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai Rapat Koordinasi tentang solusi penyelesaian Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (17/5/2018).

(Baca: Tangkap Tersangka Pencurian, Kapolsek Meliau Beberkan Kronologinya )

Dodi menerangkan satu diantara solusi alternatif adalah dibukanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Nantinya, lokasi ini akan dipakai oleh masyarakat kabupaten/kota untuk kegiatan penambangan emas.

“Membentuk WPR itu ada aturannya dari Bupati/Wali Kota berkoordinasi DPRD dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalbar untuk mengizinkan apa yang akan dilakukan masyarakat di WPR,” terangnya.

Dalam penentuan WPR tentu harus ada beberapa indikator yang dipenuhi. Dodi berjanji dalam waktu singkat akan dorong instansi terkait di tingkat provinsi secara cepat berpikir mengatasi masalah PETI yang sudah ada sejak 30 tahun silam.

“Ini kaitannya dengan ada kekayaan alam dan ada rakyat yang akan mengelolanya. Jangan sampai pengelolaannya menimbulkan dampak negatif bagi generasi selanjutnya,” jelasnya.

(Baca: Polisi Geledah Dua Rumah Najib Razak, Ini Dugaan Kasus Yang Menjeratnya )

Dodi juga menimpali nantinya dalam regulasi juga diatur bahwa hanya penambang lokal yang boleh mengeksploitasi emas di WPR. Hal ini guna antisipasi penambang-penambang emas dari luar kabupaten/kota lokasi WPR.

“PETI ini sebuah masalah dan perlu dicari jalan keluar. Sebagai Gubernur yang tidak perlu kampanye, uang mahar dan seterusnya. Tentu dengan posisi saya seperti ini, bermanfaat bagi kepala dinas untuk menemukan hal terbaik agar bisa cepat mengeluarkan regulasi. Perizinannya itu di ESDM,” tukasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved