Bupati Jarot Nilai Masyarakat Terpaksa Kerja PETI Karena Kesulitan Ekonomi

Bupati Sintang Jarot Winarno mengakui bahwa masalah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Bupati Sintang, Jarot Winarno memberikan pemaparan dan solusi terkait permasalahan penambangan emas tanpa izin (Peti) yang terjadi di Kabupaten Sintang dalam Rapat koordinasi dalam rangka mencari solusi penyelesaian Peti di wilayah Kalimantan Barat, di Balai Petitih, kantor Gubernur Kalbar, Jalan A Yani, Pontianak, Kamis (17/5/2018). Pada kesempatan ini sejumlah Forkompinda se Kalimantan Barat menyampaikan solusi untuk mengatasi permasalahan Peti yang ada di Kalbar. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID PONTIANAK – Bupati Sintang Jarot Winarno mengakui bahwa masalah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Menurut dia, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sintang namun juga beberapa kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat.

“Masalah PETI ini sudah lama bah. Ingat saya sejak zaman masih pakai pesawat jenis DC 9. Sekitar 33 tahun lalu sampai sekarang,” ungkapnya saat Rapat Koordinasi tentang solusi penyelesaian Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (17/5/2018).

Baca: Harga Telur dan Ayam Naik di Singkawang, Ini Penyebabnya

Orang nomor satu di Bumi Senentang ini menambahkan sejak tiga tahun terakhir, masyarakat Sintang yang mayoritas menggantungkan mata pencaharian dari sektor perkebunan karet merasa kesulitan ekonomi. Harga kulat karet anjlok dan hanya berada di kisaran harga Rp 5-6 ribu per kilogram.

“Dulu satu kilo kulat bisa beli satu kilo beras. Sekarang kan tidak,” terangnya.

Di sisi lain, Jarot menimpali tidak semua masyarakat berkebun sawit walaupun harga sawit cukup stabil. Perkebunan lada yang sempat jadi primadona karena harganya mencapai Rp 180 ribu per kilogram untuk lada putih juga tergerus saat ini.

“Harga lada sangat fluktuatif. Sekarang lada putih hanya Rp 42 ribu per kilogram,” jelasnya.

Berkaca dari beberapa kondisi beban hidup itu, mau tidak mau masyarakat mencari kerjaan lain yakni menambang emas secara ilegal. Jarot mengatakan dirinya pernah punya solusi terkait PETI saat menjabat sebagai Wakil Bupati Sintang Periode 2005-2010.

“Kami terbitkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) percobaan. Dulu itu ada dan berlaku selama enam bulan. Kalau sekarang, kami sebagai Bupati tidak punya kewenangan,” imbuhnya.

Ia berharap ketika penertiban PETI, Dinas ESDM Provinsi Kalbar harus ikut agar ada solusi lantaran pihaknya tidak ada kewenangan. Aktivitas PETI ini harus dilokaslisir melalui WPR. Ia meegasan tidak boleh berkompromi terhadap kawasan ekosistem esensial karena menyangkut masa depan generasi. Untuk kawasan hutan, danau, gambut dan tempat-tempat tertentu tidak boleh ada kata kompromi.

“Saya pikir harus ada gerakan-gerakan restorasi. Kita memberi contoh bahwa dampak PETI ini luar biasa. Memang harus ada gerakan penghijauan kembali, ada penguatan masyarakat sipil, ada restorasi tempat terlantar. Kalau penguatan masyarakat sipil mungkin lebih berpihak kepada kita. Saya harap WPR dipermudah saja,” tukasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved