Pj Gubernur Kalbar Tegaskan Pemerintah Harus Respon Keinginan Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji menegaskan pemerintah harus segera merespon keinginan masyarakat dengan informasi yang cepat, tepat, obyektif dan berkualitas baik.

“Jika tidak, pemerintah akan selalu dipandang lamban dalam merespon keadaan,” ungkapnya saat saat Focus Group Discussion bertema Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital, Senin (14/5/2018).

Saat ini, teknologi informasi telah memudahkan kita untuk melakukan hal itu. Satu diantaranya melalui media sosial (medsos). Penggunaan medsos dapat bantu pemerintah menyebarluaskan informasi kepada publik secara cepat, tepat sasaran, namun interaktif.

“Terkait medsos, kita tidak bisa mengelakkan penggunaan medsos. Saat ini, tuntutan keterbukaan informasi publik dan arus informasi sangat cepat melalui kemajuan teknologi,” terangnya.

Baca: Pj Gubernur Kalbar Tegaskan Penguatan Peran Strategis OPD Untuk Raih Legitimasi Publik

Dodi mengimbau aparat pemerintah untuk sesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Aparatur pemerintah harus berubah dari yang hanya berorientasi pada serapan anggaran, komunikasi yang searah dan menggunakan media massa mainstream.

“Orientasinya harus berubah ke pelayanan publik, komunikasi interaktif dan menggunakan media berbasis internet,” katanya.

Pemprov Kalbar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah membangun Command Center, Media Center dan sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi.

“Masyarakat bisa sampaikan keluhan melalui akun media sosial yang dikelola Media Center Diskominfo Provinsi Kalbar. Keluhan akan direspon 1x24 jam oleh OPD terkait,” jelasnya.

Pemprov Kalbar berupaya wujudkan iklim keterbukaan informasi di setiap OPD. Pada tahun 2017 lalu, Pemprov Kalbar meraih peringkat pertama dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Nasional Tahun 2017 kategori Pemerintah Provinsi.

“Zaman akan berubah mengikuti arus budaya masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintah harus beradaptasi terhadap perubahan itu. Peningkatan kualitas diri dan komitmen terhadap diri dan masyarakat merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan era keterbukaan informasi sekarang,” tukasnya.