Langkah Gerak Cepat, Mahathir Begadang Susun Kabinet, Hanya 10 Menteri. Wan Azizah Jadi Wakil PM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUALA LUMPUR - Tidak menunggu lama, Perdana Manteri Malaysia yang baru dilantik, Dr Mahathir Mohamad langsung gerak cepat menyusun kabinet pemerintahan.

Dr M, begitu pria 92 tahun ini disapa, menyebutkan bahwa mulai ia akan begadang mulai Jumat (11/5/2018) hingga Sabtu pagi.

"Saya semalam pulang pukul 04 pagi, malam ini mungkin pulang pukul 6 pagi," katanya kepada media, Jumat.

Dr M menyusun kabinet pemerintahan bersama para pimpinan koalisi Pakatan Harapan dan akan diumumkan pada Sabtu hari ini.

Mahathir juga mengatakan akan mengangkat Presiden PKR Azizah Ismail untuk mendampinginya Wakil Perdana Menteri.

Sebelumnya Mahathir disebut-sebut akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada suami Azizah yang juga pendiri PKR, Anwar Ibrahim (70), setelah dua tahun menjabat.

Anwar sendiri saat ini masih dipenjara dan baru bebas pada 8 Juni nanti, terkait kasus sodomi.

Namun, Mahathir memastikan bahwa hukuman Anwar akan diputihkan karena pemenjaraannya dianggap bermotif politik.

Raja Malaysia pun sudah menyetujui akan memberi pengampunan kepada Anwar yang pernah menjadi wakil PM saat Mahathir pemerintah dan kemudian dipecat dengan tuduhan korupsi.

Azizah mengatakan, suaminya kemungkinan dibebaskan dalam beberapa minggu ke depan.

Mahathir mengatakan bahwa ia akan merampingkan kabinet dengan membentuk 10 kementerian utama saja untuk tahap awal.

Hal ini sudah disepakati oleh empat pemimpin utama partai yang tergabung dalam PH.

"Kita tidak perlukan kabinet yang besar. Untuk itu kami namakan 10 kementerian saja. Setiap partai diberikan mandat untuk menentukan dan menamakan calon menteri yang menurut mereka sesuai," kata Mahathir didampingi para pemimpin partai PH kepada media.

Hadir dalam jumpa pers tersebut Presiden PKR Dr Wan Azizah Wan Ismail, Presiden Partai Amanah Negara Mohamad Sabu, Ketua DAP, Lim Guan Eng dan Ketua PH Datuk Saifuddin Abdullah.

"Kami memberikan waktu kepada setiap partai untuk bermusyawarah dan memilih kementerian yang mana mereka inginkan dan meletakkan calon masing-masing."

Selanjutnya, Majelis Tertinggi Presiden PH akan meneliti nama calon untuk menentukan barisan labinet.

Baca: Ternyata Perintah Cekal Terhadap Najib Razak dari Mahathir Mohamad. Ini Sebabnya

Baca: Akhirnya Najib Razak Buka Suara Soal Kaburnya ke Indonesia.

Baca: WAH ! Beredar Info Najib Razak dan Istri Kabur ke Jakarta. Manifes Penerbangannya Beredar

Mahathir menyebutkan, 10 kementerian itu ialah Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Pendidikan; Kementerian Pembangunan Luar Kota; Kementerian Ekonomi; Kementerian Kerja Raya (PU); Kementerian transportasi, Kementerian Multimedia, Sains and Teknologi serta Kementerian Luar Negeri.

Mahathir juga mengatakan bahwa setiap wakil partai akan mendapat jabatan tertentu di setiap kementerian sehingga mereka sama-sama ikut mengembangkan kementerian tersebut.

Bongkar kebusukan

Penyusunan kabinet ini sangat ditunggu-tunggu dan menimbulkan kegalauan 1,6 juta pegawai negeri yang selama ini bekerja di bawah kekuasaan Barisan Nasional.

Mahathir menegaskan bahwa beberapa pimpinan harus dicopot dari jabatan.

"Kepala-kepala tertentu harus jatuh. Kami menemukan bahwa beberapa orang membantu dan bersekongkol dengan perdana menteri yang digambarkan dunia sebagai kleptokrat," kata Mahathir.

Selain itu, Mahathir juga menegaskan akan memeriksa sejumlah pimpinan dan pejabat terkait penegakan hukum, seperti kepolisian, jaksa agung, komisi pemilihan umum (SPR) serta Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC).

"Tujuan kami adalah mencari orang-orang yang telah menunjukkan kecenderungan untuk menjadi korup atau yang telah mendiamkan tindakan korupsi yang diketahui," kata Dr Mahathir.

Mahathir sendiri turun gunung ke panggung politik setelah pensiun tahun 2003 karena gusar melihat kasus-kasus korupsi di Malaysia.

Ia menuduh pemerintahan Najib Razak penuh dengan kolusi dan korupsi, termasuk lembaga-lembaga penegakan hukum yang turut terlibat dalam pemerintahan yang kotor.

Mahathir mengatakan, tatakelola ekonomi membutuhkan transparansi karena banyak sekali proyek-proyek yang diberikan tanpa tender secara terbuka. (*)

Artikel ini telah terbit di Tribun Batam