Gemawan Soroti Ketidak Sinkronan Reguliasi dan Skema Pengolahan Tanah Rakyat, Ini yang Dilakukan

Keempat skema itu sebenarnya terkait regulasi serta turunan ke pemerintah kabupaten atau provinsi, yang terkadang tidak sinkron

Gemawan Soroti Ketidak Sinkronan Reguliasi dan Skema Pengolahan Tanah Rakyat, Ini yang Dilakukan
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Salah satu Pemateri saat menyampaikan materinya dihadapan Audiens, Sabtu (12/05/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Dalam kegiatan yang bertajuk diskusi Provinsi yang diselenggarakan oleh gemawan, Ketua Panitia penyelenggara M Zuni menyoroti ketidak sinkronan antara pemerintah pusat, daerah dan kabupaten kota dalam menjalankan Regulasi yang di keluarkan, Sabtu (12/05/2018).

Menurutnya ada dua hal yang dirasakan tidak sinkron yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu regulasi dan skema perlindungan wilayah Kelola masyarakat.

"Pertama terkait regulasi dan kebijakan yang di keluarkan Pemerintah, terkait tema Memperluas Akses Wilayah Kelola Rakyat di Kalimantan Barat: Kebijakan, Praktek dan Tantangan UU Desa, Tora, Perhutanan Sosial dan Restorasi Gambut' itu rasanya tidak sinkron antara pemerintah di tiap tingkatan," ujar Zuni.

Baca: Lomba Kreativitas dan Inovasi 2018 Hasilkan Deretan Karya Unik Siswa SMA Kalbar

Sambungnya Keempat skema itu sebenarnya terkait regulasi serta turunan ke pemerintah kabupaten atau provinsi, yang terkadang tidak sinkron dengan hal itu.

"Kedua sebenarnya skema perlindungan wilayah Kelola Masyarakat banyak skema. Jadi kegiatan ini untuk mengenalkan kepada desa atau masyarakat desa terkait empat skema perlindungan itu, artinya di UU Desa ada juga skema perlindungan kawasan, yang termasuk di tata ruang desa," pungkas Zumi.

Lanjut Zumi sebenarnya semua kebijakan terkait hutan dan lahan perhutanan sosial, Tora, Restorasi gambut itu sebagian besar masuk ke wilayah desa.

Dan sudah seharusnya skema-skema itu sudah terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES).

Oleh karenanya, dengan adanya kegiatan Yang di laksanakan oleh gemawan dengan 150 orang audiens dan stakeholder.

Zumi berharap bisa mengintegrasikan kebijakan-kebijakan dan regulasi tersebut, sehingga masyarakat desa bisa mendapatkan manfaatnya.

"Harapannya kita mencoba mengintegrasikan semua kebijakan, dan itu sangat penting bagi desa untuk memanfaatkan peluang," katanya.

Baca: Link LIVE STREAMING Persija Vs Madura United, Kick Off Pukul 18.30 WIB

Oleh karenanya Mis komunikasi seperti regulasi perhutanan sosial, dan itu terjadi ketika NGO, pemerintah atau dinas kehutanan lagi giat-giatnya dan semangat membangun percepatan perubahan sosial, namun disisi lain pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mengenai restorasi gambut, untuk itulah Zuni meminta agar harus segera di selsaikan.

Karena beberapa pendapat mengatakan ada pertentangan antara perhutanan sosial dan restorasi gambut.

"Hari ini belum ada Komunikasi yang jelas, maksudnya apakah atau adanya yang mengatakan ada skema yang bertentangan tentang perubahan sosial dan restorasi gambut," ujar ketua panitia yang juga anggota gemawan.gemawa tersebut.

Maka dengan begitu akan meminimalisir kebingungan masyarakat yang sebenarnya belum terlalu memahami tentang regulasi-regulasi yang ada.

Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved