KPU RI Tegaskan Akan Pertimbangkan Calon Komisioner Yang Diduga Tidak Netral

Viryan Azis mengatakan, pada prinsipnya KPU RI memang yang diberikan kewenangan oleh UU merekrut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota.

KPU RI Tegaskan Akan Pertimbangkan Calon Komisioner Yang Diduga Tidak Netral
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner KPU RI, Viryan Azis 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisioner KPU RI, Viryan Azis menuturkan pihaknya akan tetap menerima dan menimbang laporan yang masuk dari masyarakat terkait adanya dugaan calon komisioner yang tidak netral maupun beravaliasi dengan Parpol.

Viryan Azis mengatakan, pada prinsipnya KPU RI memang yang diberikan kewenangan oleh UU merekrut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota.

Baca: Adanya Laporan Dugaan Calon Komisioner KPU Tak Netral, Umi : Harusnya Direspon Positif

Lalu, dalam merekrut KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, KPU membentuk timsel. Timsel sudah diberikan pembekalan yang pada pokoknya bagaimana bisa merekrut calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang terbaik.

Terbaik tersebut yaitu berintegritas, punya kepemimpinan, bisa bekerjasama, dan mengerti tentang kepemiluan, hal-hal tersebut diturunkan dalam bentuk seleksi yang bertahap.

Sudah dilakukan tes CAT, tes CAT ini jadi indikator minimal seseorang layak untuk dipilih. Setelah tes CAT dilanjutkan tes psikologi, kemudian wawancara dan kesehatan.

Baca: Terkait Dugaan Calon Komisioner KPU Tak Netral, Ketua Timsel II Bungkam

"Dalam konteks tersebut sampai dengan keputusan diambil tiga atau lima KPU membuka diri menerima masukan, masukan tersebut macam-macam mulai dari aspek integritas, aspek independensi, sampai dengan aspek track record atau rekam jejak yang bersangkutan," ungkapnya, Rabu (02/05/2018) malam saat ditemui Tribunpontianak.co.id.

Ia mengatakan, informasi dan laporan yang masuk dari masyarakat akan ditanyakan pada fit and propertest.

"Informasi yang masuk, akan ditanyakan pada kegiatan fit and propertest, jadi di fit and propertest uji kepatutan dan kelayakan. Masuklah nanti tanggapan masyarakat akan dikonfirmasi yang pada pokoknya apakah bersangkutan layak menjadi anggota KPU. Nanti akan disampaikan, apakah terkait menjadi tim kampanye, akan kita klarifikasi yang nantinya dilakukan oleh KPU Provinsi walau keputusan tetap di KPU RI. Jadi yang melakukan fit and propertest pada KPU Kabupaten Kota adalah KPU Provinsi yang baru, namun keputusannya ada di KPU RI," terangnya.

Dikatakan pula oleh Viryan Azis, untuk melapor masyarakat bisa ke KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi bahkan ke KPU RI.

"Untuk melapor, silahkan saja bisa juga ke KPU RI, laporan itu sudah kita terima, dan kami tampung sama dengan yang lain. Sampai saat ini kami sedang melakukan fit and propertest di 16 provinsi, jadi kita selesaikan putan pertama 16 provinsi kemudian dilanjutkan putaran kedua terkait KPU Kabupaten Kota tersebut," bebernya.

Ia pun menegaskan pada prinsipnya KPU selalu menerima laporan dan aduan dari masyarakat karena KPU memang bersifat terbuka.

"Oh jelas (tetap menerima laporan, red) kamikan bersikap terbuka," pungkasnya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved