Pilgub Kalbar

Karolin Sosok Cagub Tangguh Berpengalaman Urus Pemerintahan

Hal ini, tidak gampang dilakukan karena membutuhkan proses lobi dan menyakinkan kalangan legisatif atau DPRD setempat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Cagub Kalbar nomor urut 2, Karolin Margret Natasa saat bercengkrama dan bersalaman dengan masyarakat beberapa waktu lalu 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pengalaman dalam dunia pemerintahan dan politik adalah dasar Karolin Margret Natasa maju sebagai Calon Gubernur Kalimantan Barat. Dia hendak menunjukkan bahwa dirinya bukan “anak kemarin sore” dalam mengurus pemerintahan dan bergelut ke politik.

Hal itu telah dibuktikannya di masa awal memerintah Kabupaten Landak. Meski baru hitungan bulan menjabat sebagai Bupati Landak, naum Karolin berhasil membahas APBD (Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah) tepat waktu.

Baca: Karolin Bertekad Jadikan Dayak Modern

Hal ini, tidak gampang dilakukan karena membutuhkan proses lobi dan menyakinkan kalangan legisatif atau DPRD setempat.

Baca: Karolin Siap Libatkan Pers Untuk Wujudkan Kalbar Hebat

“Di DPRD itu banyak kepentingan politik. Namun karena saya kedepankan penetingan rakyat, maka proses lobi tidak terhambat, sehingga APBD bisa dibahas dan ditetapkan tepat waktu,” kata Karolin di Sintang, Rabu (2/5/2018) sesuai rilis yang diterima Tribunpontianak.co.id

Kemudian, Karolin mulai menata data kependudukan di Kabupaten Landak. Hal ini penting, karena selain terkait dengan hak politik masyarakat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, proses pendataan penduduk juga bertujuan merampungkan program perekaman data KTP Elektronik, yang tengah dikebut pemerintah pusat.

“Selanjutnya, yang saya benahi soal kependudukan. Saya data warga Dayak, bukan cuma turun ke tingkat kecamatan,bahkan desa. Warga Dayak yang tinggal di pedalaman harus dicatat. Ini persoalan penting karena tanpa KTP, tidak hak kependudukan. Tidak ada bantuan dan perhatian,” paparnya.

Kemudian, lanjut Karolin, memerintahkan membahas Perda Masyarakat Adat. Dalam waktu tiga bulan, perda itu rampung dibahas.

“Lalu ada yang bilang saya rasis. Perjuangan menyelamatkan hutan itu perjuangan untuk semua masyarakat Kalimantan Barat tanpa terkecuali. Sebab, hutan sebagai sumber oksigen. Apakah cuma orang Dayak saja yang menghirup oksigen? Maka dari itu, hutan harus dilindungi dan dijaga” pungkasnya. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved