Kenaikan Upah Buruh di Kalimantan Barat Tidak Lebih Dari 3 Persen

Koordinator Lapangan Aliansi Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat Wahyu Setiawan menuturkan kenaikan upah buruh di Kalimantan Barat

Kenaikan Upah Buruh di Kalimantan Barat Tidak Lebih Dari 3 Persen
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/BELLA
Massa Aliansi Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat saat seruan aksi dalam peringatan hari buruh internasional di Taman Digulis pada Selasa (01/05 /2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -  Koordinator Lapangan Aliansi Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat Wahyu Setiawan menuturkan kenaikan upah buruh di Kalimantan Barat tidak lebih dari 3 persen, sementara karena situasi krisis, kebutuhan masyarakat melonjak signifikan.

Persoalan ini turut menjadi sorotan dalam seruan aksi yang digelar oleh FPR Kalimantan Barat di Taman Digulis, dalam memperingati Hari Buruh Internasional pada Selasa (01/05 /2018).

Wahyu juga menyampaikan, dalam kondisi seperti diatas pemerintah telah melakukan pemangkasan subsidi yang sangat luar biasa.

Baca: Ini Kata Abdul Rahmi Terkait Permasalahan Lapangan Kerja di Indonesia

"Pemerintah telah melakukan pemangkasan baik dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Hal itu menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, sementara pendapatan mereka ditekan," katanya.

Selain itu, di Kalimantan Barat persoalan besar yang dihadapi adalah terkait perlindungan buruh migran.

" Kita berbatasan langsung dengan Malaysia, banyak tenaga kerja di Kalimantan Barat yang bekerja di sana, tapi mendapatkan perlindungan yang masih sangat minim dari negara. Padahal, mereka menghasilkan devisa bagi negara," katanya.

Baca: Peringati May Day, Forum Perjuangan Rakyat Kalbar Tolak Perpres Nomor 20 tahun 2018

Wahyu mengaku, selama ini ia telah mendapatkan beberapa pengaduan terkait nasib buruk yang dialami oleh para buruh migran, terutama yang bekerja di Malaysia.

"Kami menangani buruh migran yang bekerja di Malaysia, tapi gajinya tidak diberikan. Sementara mereka juga mengalami diskriminasi bahkan kekerasan. Tidak ada upaya dari pemerintah untuk menjamin agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi, " katanya.

Penulis: Rizki Fadriani
Editor: Septi Dwisabrina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved