Breaking News:

Gelar Aksi, Ini Tuntutan Buruh Pada Pemerintah

Tuntutan lainnya, mereka menolak pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) di Indonesia.

TRIBUNNEWS/WAHYU FIRMANSYAH
Massa buruh perempuan berdemo di peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (1/5/2018). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aliansi 35 organisasi buruh yang tergabung dalam "Gerakan Buruh untuk Rakyat" menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional (May Day 2018) di Jakarta, Selasa (1/5/2018). Mereka meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Aliansi gerakan buruh itu berpendapat, pencabutan PP No 78/2015 merupakan langkah awal menciptakan sistem pengupahan nasional yang berkeadilan.

"Di samping upah layak dan pencabutan PP No.78/2015, kami juga menuntut pemerintah untuk konsisten memberantas korupsi, meningkatkan subsidi untuk rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, energi, perumahan, dan transportasi, serta berkomitmen mewujudkan reforma agraria," demikian isi siaran pers bersama 35 organisasi buruh seperti dikutip Antara di Jakarta.

Setidaknya ada sembilan tuntutan yang diajukan "Gerakan Buruh untuk Rakyat" dalam aksi unjuk rasa bertema "Bangun Politik Alternatif wujudkan Indonesia Berkeadilan".

(Baca: Ngaku Ditiduri Tetangga, Istri Sujud ke Suami dan Nyaris Pingsan )

Tuntutan lainnya, mereka menolak pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) di Indonesia. Selain itu, meminta segala bentuk kriminalisasi terhadap rakyat (buruh, tani, miskin kota, mahasiswa) dihentikan. "Kami meminta pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap pelaut asal Indonesia, buruh migran, dan pekerja rumah tangga. Tuntutan terakhir, kami meminta pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan," tambahnya.

Kesembilan tuntutan tersebut akan disuarakan sekitar 30.000 buruh dan mahasiswa dari 35 organisasi masyarakat dalam aksi unjuk rasa serentak di 18 provinsi untuk memperingati May Day.

"Aksi di Jakarta akan dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Istana Presiden," terang siaran pers tersebut. Organisasi buruh yang tergabung dalam aliansi, diantaranya Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM), FKI, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Jarkom SP Perbankan, Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), SP Jhonnson, KSN, dan PPI.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Buruh Tuntut Pencabutan PP Tentang Pengupahan

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved