Melalui Ini, KPU Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Kawal Pilkada Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Umi Rifdiyawati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal dan menjaga keharmonisan pilkada di Kalimantan Barat.

Hal itu ia sampaikan saat membuka dialog kebangsaan yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  (GMNI) Kota Pontianak di My Home Hotel Pontianak pada Sabtu (21/4/2018).

Bahkan Umi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak segan-segan melapor, jika ada keberpihakan atau kecurangan yang dilakukaan oleh lembaga netral termasuk KPU.

"Jika kami (KPU) dinilai berpihak dan tidak professional, silahkan tempuh upaya hukum, laporkan kami. Daripada KPU dianggap menjadi sumber permasalahan, " katanya.

Baca: 5 Fakta Pernikahan Syahnaz Sadiqah dengan Jeje Govinda, Apakah Dibiayai Raffi Ahmad?

Karena menurut Umi, penyelenggara pemilu yang tidak independent menjadi satu diantara berbagai pemicu konflik yang terjadi di daerah selama ini.

Namun menurut Umi, tidak hanya masyarakat dan penyelenggara saja yang harus menjaga komitmen tersebut, melainkan juga para peserta.

"Dari peserta juga harus punya komitmen yang sama, dalam melaksanakan aktivitas kampanye harus patuh dengan peraturan yang ada. Lakukan kampanye dengan cara-cara yang edukatif dan mendidik dalam kampanye," kata Umi.

Karena menurutnya selama ini, akibat dari politik uang semasa kampanye merupakan motif korupsi ketika para paslon tersebut sudah terpilih nanti.

"Saya prihatin karena selama ini banyak kepala daerah ditangkap KPK, masalahnya adalah belanja kampanye yang terlalu besar, sehingga ketika terpilih hasratnya hanya untuk mengembalikan modal," terangnya.

Padahal Umi menyatakan bahwa hal itu sebenarnya sudah diantisipasi melalu Undang-Undang.

"Untuk mengantisipasi pembengkakan biaya kampanye para paslon, ada aturan Undang-Undang bahwa belanja kampanye difasilitasi oleh KPU, supaya paslon tidak perlu mengeluarkan biaya kampanye, melainkan fokus untuk melakukan kampanye yang kreatif, inovatif dan edukatif," paparnya. 

Kampanye edukatif yang dimaksud oleh Umi adalah kampanye yang Berkehidupan Politik tanpa SARA, Black Campaign & Money Politic guna terciptanya pilkada santun dan bermartabat, sesuai dengan tema dalam dialog kebangsaan yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Pontianak tersebut.

" Temui pemilih, dengan begitu komunikasi akan lebih hangat dan itu lebih efektif ketimbang pasang baliho, ketemu hanya senyum. Coba datangi masyarakat, perkenalkan diri, sampaikan visi, misi dan  program. Sampaikan juga kepada masyarakat supaya jangan minta duit, karena kalau paslon memberi duit itu akan membuat biaya kampanye jadi besar, kalo biaya kampanye besar, nanti kalau sudah terpilih dan ditagih program maka seolah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya, karena masyarakat sudah dibayar pakai duit di saat kampanye dulu, " kata Umi memberi contoh.