Kementerian LHK Harap Pemerintah Daerah Ikuti Peraturan Baru Terkait REDD+

Kami berharap regulasi segera jalan agar tercapai tujuan sesuai tema yakni pembangunan berkelanjutan

Kementerian LHK Harap Pemerintah Daerah Ikuti Peraturan Baru Terkait REDD+
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIZKY PRABOWO RAHINO
Kepala Subdit Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Berbasis Pengelolaan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hari Wibowo saat diwawancarai di sela-sela workshop Pengarusutamaan REDD+ Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kalbar, di Hotel Harris Pontianak, Kamis (19/4/2018).   

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Subdit Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Berbasis Pengelolaan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hari Wibowo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menyelaraskan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pelaksanaan kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+) pada tahun 2017 lalu. 

“Yang jelas itu semua masih paralel. Daerah berbenah, pusat berbenah. Intinya kalau berbicara REDD+, komponennya monitoring sistem di pusat dan daerah. Kalbar sudah membangunnya selama ini,” ungkapnya saatdiwawancarai di sela-sela workshop Pengarusutamaan REDD+ Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Harris Pontianak, Kamis (19/4/2018).

(Baca: Diskumindag Sambas Musnahkan Ratusan Botol Minol, Barang Ilegal dan Kedaluarsa )

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan sama-sama melakukan aktivitas sesuai regulasi. Pusat dan daerah juga harus saling melengkapi agar tujuan REDD+ terwujud.

“Kami berharap regulasi segera jalan agar tercapai tujuan sesuai tema yakni pembangunan berkelanjutan,” terangnya.

Hari menambahkan ada Wilayah Penilaian Kinerja (WPK) bagi setiap daerah yang masuk dalam program Reducing Emision Deforestation and Degradation Plus (REDD+). WPK sudah ditentukan pada setiap daerah dan sasaran kinerjanya.

(Baca: Ara: Hatters Menjadi Tantangan Seorang Selebgram )

“Kalau potensi insentif saat ini belum bisa dihitung, karena program sedang berjalan dan setiap provinsi harus dilihat datanya. Keberhasilan REDD+ adalah komitmen semua pihak,” tukasnya.

Beberapa peraturan itu yakni pertama, P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata pelaksanaan REDD+.P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata pelaksanaan REDD+. Kedua, P.71/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. 

Ketiga, P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim. 

Keempat, P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved