Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017, Ternyata Ini Upaya yang Dilakukaan Kominfo dan JARI

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Rospita Vici Paulyn dalam pertemuan regional Komisi Informasi Provinsi se-Kalimantan

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017, Ternyata Ini Upaya yang Dilakukaan Kominfo dan JARI
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/BELLA
Suasana pertemuan regional Komisi Informasi Provinsi se-Kalimantan di Hotel Aston Pontianak pada Selasa (17/04/2018).  

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pada tahun 2017, Komisi Informasi Kalimantan Barat bekerjasama dengan JARI Indonesia Borneo Barat melakukan identifikasi permasalahan dalam sektor tata kelola hutan dan lahan yang menghasilkan beberapa produk untuk mengatasi persoalan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Rospita Vici Paulyn dalam pertemuan regional Komisi Informasi Provinsi se-Kalimantan di Hotel Aston Pontianak pada Selasa (17/4/2018).

"Ada empat hal yang berhasil dirumuskan dari kerjasama tersebut, yaitu berupa surat edaran informasi publik yang wajib dibuka dan tersedia setiap saat bagi badan publik sektor tata kelola hutan dan lahan, SOP penyelesaian sengketa pascal putusan, kampanye dengan melibatkan media lokal serta assessment badan publik di sektor SDA dan lahan, " paparnya.

Baca: Tak Hanya PNS, Anggota TNI dan Polri Bisa Kredit Rumah Tanpa DP

Meskipun semua itu belum terukur keampuhannya, namun sejauh ini telah mampu mengantar pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih peringkat pertama dalam hal keterbukaan informasi publik.

"Produk-produk tersebut belum terukur keampuhannya dalam mengatasi resistensi badan publik sektor TKHL, namun setidaknya beragam upaya yang telah dilakukan tersebut berkontribusi dalam membawa pemerintah Kalbar menduduki peringkat satu dalam hal keterbukaan informasi publik tingkat Nasional kategori pemerintah Provinsi, " katanya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut, diisi dengan berbagai materi dalam persentasi dan tanya jawab.

Hadir juga Komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau Lendong yang menyampaikan materi mengenai jaminan akses informasi publik dalam mengatasi deforestasi dan degradasi lahan dan celah hukum dalam mengatasi ketertutupan publik.

Dan hari kedua, kegiatan akan dilanjutkan dengan visitasi badan publik yang dihadiri oleh Dinas Pertanian dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, serta ditutup dengan kesepakatan dan komitmen Aksi Bersama CSO dan KIP se-Kalimanta.

Penulis: Rizki Fadriani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved