Komisi Informasi Kalbar Gelar Pertemuan Regional, Ini yang Dibahas

" Masalahnya keterbukaan masih terhambat rezim ketertutupan. Dominasi informasi oleh policy maker karena pengetahuan akan menindas ketidak tahuan. Juga partisipasi rakyat minim dalam menentukan kebijakan publik, karena demokrasi ditentukan oleh tekanan publik," paparnya.

Romanus berharap, agar demokrasi betul-betul dapat diwujudkan dalam upaya menggapai terciptanya akses informasi publik.

Baca: Intruksi Wakapolri Berantas Miras, Ini Langkah Kapolres Kapuas Hulu

" Terkadang Negara itu miskin bukan kurang makanan, tapi kurang tegaknya demokrasi. Jika demokrasi ditegakkan dia akan lebih maju. Sehingga kita berharap betul pada kemauan DPR dan pemerintahan untuk mewujudkan reformasi dan demokrasi, " katanya.

Tidak hanya DPR dan pemerintah, ia juga berharap agar masyarakat berperan aktif meminta haknya dalam mengakses informasi publik.

"Ini juga peluang bagi masyarakat sipil untuk lebih berperan dalam mengawasi badan publik, karena rakyat memiliki hak untuk meminta information. Sementara di Indonesia hal itu masih sangat rendah, percuma ada Undang-Undang nya jika masyarakat tidak memanfaatkan," katanya.