Sidang Tipikor Alkes RSUD Kota Pontianak, Giliran Kadiskes Beri Kesaksian

Proyek pengadaan alkes ini merugikan negara senilai Rp 13.419.616.000 berdasarkan audit BPK RI dari pagu anggaran sebesar Rp 35 miliar.

Sidang Tipikor Alkes RSUD Kota Pontianak, Giliran Kadiskes Beri Kesaksian
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pontianak Sidiq Handanu memberikan kesaksian dalam sidang kedelapan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) ?Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Alkes RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Selasa (10/4/2018) siang. (Pra) 

"Saya tidak kenal Pak Suhadi, Pak Sugito dan dr Ian. Begitu juga perusahaan mana yang menang tender, saya tidak tahu," jelasnya.

Kendati demikian, ia mengaku pernah diundang oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak terkait pengadaan Alkes. Saat itu, ia bertemu dengan Kepala Bidang Pelayanan. Ia mengaku tidak ingat jelas berapa orang yang hadir saat itu.

'Hanya saja, seingatnya ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak sekaligus Kuasa Penggunan Anggaran (KPA) saat itu dr Multi Junto Bhatarendro dan Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Saat itu, saya sempat diperlihatkan brosur alkes. Tapi, saya tidak tahu brosur itu dapat dari mana, saya sempat membaca sedikit," terangnya.

Sidiq mengatakan jumlah alkes dalam proyek pengadaan ini sangat banyak, hampir 200 item lebih tersebar di seluruh tempat dan ruang RSUD SSMA. Sidiq mengaku dirinya menerima penyerahan alkes. Saat diterima peralatan alkes RSUD dalam kondisi baru dan sesuai standar kesehatan berlaku.

"Barang-barang datang diterima. Pada saat barang alkes datang, saya melihat daftar-daftar barang. Tapi hanya sekilas saja tidak detail. Tidak pernah mendengar jika ada barang yang datang tidak sesuai kontrak. Saya bertanya dengan staf saya katanya semua sudah sesuai," imbuhnya.

Ia mengatakan operasional RSUD SSMA pada Oktober 2012. Sesuai ketentuan, operasional RSUD akan diberikan izin operasional jika sudah sesuai prosedur.

"Misalnya jika terdapat alat kesehatan sesuai standar baru diberi izin operasi. Alat tersebut digunakan atau tidak. Saat diangkat jadi Direktur, bangunan RSUD belum selesai 100 persen, semua ruangan masih dalam proses finishing," tukasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Eka Kurniawan sempat menjadi saksi dalam kasus tipikor ini. Ia memberi keterangan saat sidang keenam di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Rabu (27/3/2018).
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Eka Kurniawan sempat menjadi saksi dalam kasus tipikor ini. Ia memberi keterangan saat sidang keenam di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Rabu (27/3/2018). (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO)
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved