Subhan Nur: Masih Banyak Persoalan Masyarakat di Kalbar Yang Harus Dituntaskan

Musrenbang ini usulannya mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, lalu sampai ke provinsi

Subhan Nur: Masih Banyak Persoalan Masyarakat di Kalbar Yang Harus Dituntaskan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIZKY PRABOWO RAHINO
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur mengatakan apa yang dirumuskan dan disusun dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat merupakan usulan mulai dari unit pemerintahan terkecil sampai level kabupaten dan kota se-Kalbar.

“Musrenbang ini usulannya mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, lalu sampai ke provinsi. Musrenbang disinergitaskan dengan program nasional,” ungkapnya saat diwawancarai awak media di sela-sela Musrenbang RKPD Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Kapuas Palace, Selasa (10/4/2018).

(Baca: Buka RKPD Tahun 2019, Ini Fokus Prioritas Program Kata Pj Gubernur Kalbar )

Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar Tahun 2019 yang diproyeksikan Rp 5,3 Triliun, Politisi Nasdem ini mengakui jumlah itu belum mencukupi jika dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat Kalbar.

“Tapi ini sesuai aturan. Dari APBD yang ada kalau kita mau jujur, ini kan hanya beberapa persen saja dari kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan di Kalbar,” terangnya.

(Baca: Anggaran Diskominfo Kayong Utara Rp 2 Miliar )

Ia mengatakan masih banyak berbagai persoalan sektor kehidupan yang harus dipenuhi dan harus dituntaskan. Sejatinya, jika memandang dari aspek kecukupan maka logikanya dana yang tersedia harus sesuai dengan keperluan daerah.

“Oleh sebab itu, sinkronisasi diperlukan melalui Musrenbang ini. Yang jelas kita berterimakasih kepada Pemerintah Pusat terhadap aspek pendanaan yang telah diberikan, khususnya oleh Pemerintah Pusat ke daerah,” imbuhnya.

(Baca: KPU Tetapkan 9 Mei Pemungutan Suara, Inilah Nama Kandidat yang Akan Bertarung )

Dari aspek keperluan, hasil Musrenbang sudah jelas dan memang dana yang ada tidak mencukupi untuk membenahi semua persoalan di Kalbar. Subhan Nur menambakan untuk itu diperlukan skala prioritas.

“Selaku perwakilan rakyat Kalbar, kami tegaskan pentingnya sinkronisasi program. Sehingga dana yang diberikan, walaupun hanya sekian persen dari harapan yang diusulkan masyarakat dalam Musrenbang ini bisa jadi skala prioritas Pemprov Kalbar dan harus diwujudkan,” tukasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved