Ternyata! 3 Instansi Ini Paling Banyak Dilaporkan Pada Ombudsman di Triwulan Pertama 2018

Agus Priyadi, menyampaikan bahwa bentuk maladministrasi yang paling tinggi dilaporkan adalah mengenai penundaan berlarut sebanyak 21 Laporan

Ternyata! 3 Instansi Ini Paling Banyak Dilaporkan Pada Ombudsman di Triwulan Pertama 2018
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ombudsman Perwakilan Kalbar telah melakukan ekspos kinerja untuk triwulan pertama tahun 2018.

Menurut Kepala Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi sebagaimana data dalam Sistem Informasi Pelaporan (SIMPeL) Ombudsman RI, selama Triwulan I Tahun 2018 yakni periode Januari-Maret, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima 54 Laporan masyarakat.

Baca: Polsek Ngabang Bentuk Satgas Siaga Kathutla

"Dari 54 Laporan tersebut, 35 % (19 Laporan) telah diselesaikan dan 65% (35 Laporan) masih dalam tahap penyelesaian," ucapnya, Kamis (5/4/2018).

Ia menuturkan berdasarkan substansi laporan yang diterima selama triwulan I ini substansi yang paling banyak dilaporkan adalah substansi pertanahan sebanyak 15 Laporan, substansi kepolisian sebanyak 12 Laporan, substansi desa sebanyak 3 laporan.

Baca: Komandan Lantamal XII Pontianak Kunjungi Uskup Agung Pontianak

Selain itu ada substansi lain seperti infrastruktur, kepegawaian, air minum, ketenagakerjaan, jaminan sosial, pendidikan, perbankan, administrasi kependudukan, transmigrasi dan sebagainya.

"Sama halnya dengan substansi yang dilaporkan, tiga instansi teratas yang sering dilaporkan pada triwulan I ini adalah Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah dan Kepolisian," jelasnya.

Agus Priyadi, menyampaikan bahwa bentuk maladministrasi yang paling tinggi dilaporkan adalah mengenai penundaan berlarut (undue-delay) sebanyak 21 Laporan, tidak memberikan pelayanan sebanyak 10 laporan, tidak kompeten sebanyak 7 laporan, tidak patut sebanyak 6 laporan dan lain-lain sebanyak 10 laporan.

"Selain penanganan laporan, dalam bidang pencegahan maladministrasi, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan, salahsatunya Koordinasi bersama Kantor Wilayah BPN RI Kalimantan Barat terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Ombudsman RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI dalam rangka percepatan penanganan pengaduan masyarakat, koordinasi perkembangan rekomendasi Ombudsman RI, pertukaran data dan/atau informasi dan peningkatan kapasitas SDM," pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved