Akan Gelar Rakor, Ini Empat Program Prioritas DAD di 2018
Saat ini ada empat program yang dianggap krusial dan menjadi perioritas bagi DAD Provinsi di tahun 2018
Penulis: Rizki Fadriani | Editor: Rizky Zulham
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sudah ada sejak tahun 1996, Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat merupakan organisasi budaya yang membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah Kalimantan Barat.
Menjabat sebagai Ketua Umum DAD Provinsi, Jakius Sinyor membawahi delapan Ketua DAD yang kemudian membawahi 20 biro.
Masing-masing biro tersebut memiliki program kerja, baik yang jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.
Saat ini ada empat program yang dianggap krusial dan menjadi perioritas bagi DAD Provinsi di tahun 2018, keempat program tersebut antara lain menyangkut pembangunan Adat, Sumber Daya Manusia, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan pilkada.
"Kami akan inventarisir langsung, kira-kira diamana posisi hutan adat selama ini, juga mengenai keberadaannya unsur-unsur masyarakat yang masih dalam bentuk paguyuban, adanya kelembagaan dalam bentuk penguasaan adat, adanya wilayah hukum adat yang jelas yang dilengkapi dengan peraturan daerah tentang hukum adat, " katanya.
Baca: Diamankannya Pelaku Jambret di Jalan Trans Kalimantan, DAD Harap Patroli Rutin
Selain hutan adat, menurut Jakius peningkatan SDM khusus SDM masyarakat Dayak juga penting, baik masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat, karena baginya hal ini nantinya yang akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat.
"Melalui pendidikan, kami juga akan bahas mengenai anak-anak yang mau masuk TNI/POLRI agar mereka bisa berpartisipasi membangun masyarakat Adat. Kami juga akan mengadakan MOU dengan Polda Kalbar menyangkut SDM di bidang kepolisian. Kepada Pangdam, kami akan memberi rekomendasi anak-anak yang layak masuk TNI, " katanya.
Yang tidak kalah penting, adalah bicara mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama terkait pilkada.
" Maka kami juga akan mengadakan penandatanganan dukungan terhadap pilkada damai bersama Kapolda Kalimantan Barat. Turut melakukan kampanye menolak berita hoax, serta mendorong kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap pelaku hoak, " katanya.
Kemudian juga penjelasan mengenai prosedur pesta demokrasi, terkait asas-asas pemilu.
Semua hal Itulah yang nantinya akan dibahas dan disampaikan pada Rakor DAD Provinsi pada Jumat dan Sabtu (06-07/04) mendatang.
Melibatkan langsung berbagai pihak, diantaranya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Barat dan KPU Provinsi Kalimantan Barat.
"Tentu di dalam koodinasi ini juga sepakat bahwa pemio ini harus berjalan aman dan lancar, tidak mengganggu kamtibmas. Jangan ada isu luar yang sifatnya profokasi seperti terorisme. Makanya masyarakat dihimbau agar jangan mudah percaya, apalagi haok dan profokasi, " tutupnya.