Nurfadli Harus Bisa Lakukan Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif Seperti Sebelumnya

Bagaimana proses dan jalannya hanya PDIP yang mengetahui dan melakukan proses sampai ditunjuknya Nurfadli menggantikan Satarudin ini.

Nurfadli Harus Bisa Lakukan Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif Seperti Sebelumnya
ISTIMEWA
Dr Jumadi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Politik Untan Dr Jumadi mengatakan ditunjukannya Nurfadli sebagai Ketua DPRD Kota Pontianak menggantikan Satarudin yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pontianak, ini tentu sudah melalui mekanisme internal partai mereka yaitu PDIP.

Bagaimana proses dan jalannya hanya PDIP yang mengetahui dan melakukan proses sampai ditunjuknya Nurfadli menggantikan Satarudin ini.

Hal pertama, memang dia ikut Pemilu dan saat ini memang tengah duduk sebagai anggota legislatif di Kota Pontianak.

Tentu penunjukan Nurfadli sebagai ketua DPRD ini sudah melalui mekanisme yang ada di partainya.

Baca: PDIP Ajukan Nurfadli Jadi Ketua DPRD Pontianak Gantikan Satarudin

Ini adalah sepenuhnya kewenangan PDIP untuk menunjuk dan dengan berbagai pertimbangan yang ada di internal partai mereka.

Setelah diajukan oleh PDIP ini, tentu akan ada proses lagi sampai yang bersangkutan benar-benar ditunjuk dan dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Pontianak.

Jika sudah dilantik sebagai pimpinan dewan tentu dia harus melaksanakan tugas-tugas yang ada, sehingga institusi dan badan kelengkapan, fungsi dan pengawasan bisa berjalan dengan baik.

Dengan pimpinan baru ini juga harus ada konsolidasi internal di DPRD Kota Pontianak, sambil evaluasi kinerja dewan dan berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya. Fungsi dewan itukab legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Selama ini sinergitas antar pemerintahan dan legislatif di Kota Pontianak cukup baik, dewan di Pontianak inikan sejauh ini saling mendukung dan faktanya semua program pembangunan bisa berjalan dengan baik.

Maka Ketua DPRD Kota Pontianak yang baru ini harus bisa melakukan sinergitas seperti yang lalu agar pembangunan di Kota Pontianak ini terus berkelanjutan.

Bagaimanapun kalau tidak ada keharmonisan antara legislatif dan eksekutif ini, maka akan menghambat pembangunan yang ada. Tapi di Kota Pontianak tidak terjadi, kalau dewan kritis terhadap segala sesuatu itu hal wajar karena fungsinya memang pengawasan.

Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved