Pileg 2019

Mantan Narapidana Kasus Korupsi akan Dilarang Ikut Pileg 2019

Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan, pelarangan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg

Mantan Narapidana Kasus Korupsi akan Dilarang Ikut Pileg 2019
Ilustrasi korupsi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI akan mengatur larangan mengenai mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam pemilu legislatif (Pileg) 2019.

Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan, pelarangan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg mendatang untuk pertama kalinya.

"Sebenarnya di Undang-undang tidak ada, mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg, di PKPU pencalonan mau kita masukkan," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/3/2018) kemarin.

Baca: Setya Novanto Ungkap 10 Nama Anggota DPR Terkait Korupsi e-KTP

Menurut Hasyim, mantan narapidana kasus korupsi tidak layak menduduk jabatan publik. Alasannya, karena telah berkhianat terhadap jabatan sebelumnya.

"Pejabat itu diberi amanah, korupsi itu pasti ada unsur penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan wewenang itu ya berkhianat terhadap jabatannya," kata dia.

Baca: Setya Novanto Kaget Dituntut 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Apalagi, kata Hasyim, semua masyarakat tentunya ingin punya wakil rakyat yang bersih, jujur dan amanah. Dengan pelarangan mantan narapidana korupsi tersebut, Hasyim berharap partai politik akan lebih selektif memilih calonnya.

"Semua ingin dapat wakil rakyat yang bersih. Supaya dapat pemimpin dan wakil yang bersih. Kalau ada penolakan ini berarti termasuk bagian yang tidak mau bersih," kata dia.

Editor: Haryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved