Pileg 2019

Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg Dinilai Langkah Maju

rencana ini bisa menjadi bagian dalam memberikan hukuman keras kepada para koruptor

Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg Dinilai Langkah Maju
MATANEWS/LUWARSO
Ilustrasi korupsi si Tanah Air

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menilai rencana KPU RI melarang mantan narapidana kasus korupsi ikut Pemilihan Legislatif 2019 menjadi langkah maju dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Sepanjang itu menjadi kewenangan KPU maka langkah ini harus kita dukung," kata Kaka kepada Kompas.com, Jumat (20/3/2018).

Baca: Mantan Narapidana Kasus Korupsi akan Dilarang Ikut Pileg 2019

Kaka melihat rencana ini bisa menjadi bagian dalam memberikan hukuman keras kepada para koruptor.

Di sisi lain, ia juga mendukung kewajiban Caleg untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat dalam Pileg 2019.

"Diharapkan dukungan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan bisa membangun sinergi dengan KPU soal ini," ujarnya.

Baca: Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, ICW: Tersangka atau Terdakwa Juga

Kaka juga berharap dua rencana ini perlu mendapat dukungan politik dari partai politik peserta Pemilu 2019. Hal itu ditujukan agar parpol bertanggung jawab mewujudkan pemilihan demokratis sekaligus berintegritas.

Editor: Haryanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved