Tarif Go-Jek dan Grab Akan Naik, Menhub Sampaikan Usulan

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menggelar rapat dengan pimpinan perusahaan aplikator transportasi

Tarif Go-Jek dan Grab Akan Naik, Menhub Sampaikan Usulan
Kolase/TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Grab & Gojek 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menggelar rapat dengan pimpinan perusahaan aplikator transportasi online Go-Jek dan Grab di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Seusai rapat, Moeldoko mengungkapkan keputusan yang disepakati bersama, yakni Go-Jek dan Grab akan menaikkan tarif per kilometer untuk dibayarkan kepada pengemudi.

"Aplikator itu intinya ingin juga menyejahterakan para driver-nya. Prinsipnya, mereka akan menyesuaikan (tarif per kilometer). Mereka siap untuk menaikkannya," ujar Moeldoko seperti dilansir dari Kompas.com.

Saat ini, tarif per kilometer yang dibayarkan aplikator kepada pengendara adalah Rp 1.600 per kilometer.

Moeldoko belum mengetahui berapa besaran kenaikannya. Sebab, hal itu adalah kewenangan perusahaan aplikator.

"Besaran kenaikan pastinya adalah hak perusahaan untuk menentukan. Kami tidak boleh menekan. Sebab, mereka juga punya perhitungan tersendiri untuk mengeluarkan seberapa per kilometernya," ujar Moeldoko.

Berdasarkan kesepakatan bersama, perusahaan aplikator akan mulai mengalkulasi berapa kenaikan tarif untuk pengendara. Rencananya, keputusan tersebut akan diumumkan lagi pada Senin (2/4/2018).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan tarif yang harus dibayarkan perusahaan aplikasi transportasi online kepada pengendara ojek online Rp 2.000 per kilometer.

Usulan itu naik Rp 400 dari yang berlaku saat ini, yakni Rp 1.600. Menurut Budi Karya, usul ini diajukan setelah mempelajari berbagai hal.

"Dari perhitungan kami, ada harga pokok sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.600 dan dengan nilai keuntungan dan jasa sehingga menjadi Rp 2.000," ujar Budi Karya seusai rapat bersama pimpinan perusahaan transportasi online di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

"Tapi, Rp 2.000 itu bersih (yang dibayarkan ke pengendara ojek online) ya, bukan dipotong menjadi Rp 1.500," kata Budi Karya.

Meski demikian, Budi menegaskan, hal itu sebatas usulan. Pemerintah pada dasarnya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan suatu perusahaan.

"Oleh karena itu, (usul tarif) inilah yang kami jadikan modal kepada mereka (perusahaan) agar secara internal dimulai untuk mengatur. Kami memberikan kesempatan mereka seluas-luasnya untuk berdiskusi," ujar Budi Karya.

Editor: Nasaruddin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved