Breaking News:

Dewan Sintang Harap Pemekaran Kecamatan Tidak Hanya Diskusi, Namun Bukti Nyata!

Dari 11 kecamatan yang memenuhi syarat, ada beberapa yang sudah tidak perlu diklarifikasi kembali.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / WAHIDIN
Wakil Bupati Sintang Askiman menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Sintang bertempat di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Selasa (27/3/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Terry Ibrahim menyampaikan bahwa usulan pembahasan pemekaran kecamatan sudah disampaikan kepada Pemprov Kalbar sejak tahun 2006 namun belum terealisasi sampai saat ini.

"Mulai dari tahun 2006 sudah kita bahas, kita sampaikan ke provinsi tetapi memang terkendala administrasi dan aturan maka sampai saat ini belum terjawab," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Selasa (27/3/2018) siang.

Namun beberapa waktu lalu, pihaknya dari DPRD Kabupaten Sintang, Pemkab Sintang, dan Asisten I Pemprov Kalbar berkunjung langsung ke Kementrian Dalam Negeri untuk berkonsultasi terkait pemekaran tersebut.

Baca: Tanggapi Pemblokiran Kartu ATM Nasabah, Begini Respon BRI Cabang Mempawah

"Kita dialog panjang, di sana kami mendapatkan jawaban bahwa ada aturan pemerintah tentang moratorium pemekaran. Tetapi karena kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak untuk pelayanan maka diklarifikasi dulu," jelasnya.

Dari 11 kecamatan yang memenuhi syarat, ada beberapa yang sudah tidak perlu diklarifikasi kembali.

Ada juga beberapa kecamatan yang harus beberapa dipenuhi kembali persyaratan-persyaratannya.

"Yang sudah lengkap kita ajukan secara khusus. Kemudian yang melengkapi persyaratan, kita kelompokkan menjadi satu. Kesimpulannya bahwa nanti akan kita ajukan sepenuhnya kecamatan yang sudah kita bahas," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak terus-menerus berdiskusi terkait pemekaran kecamatan di Kabupaten Sintang, namun menunjukkan bukti kerja.

"Kami berharap tidak ada konsultasi lagi, kami hanya menunggu bahwa ada SK tentang pemekaran kecamatan sebelum periode kami berakhir. Saya rasa 11 kecamatan ini sudah layak dijadikan dan yang lainnya menyusul," pungkasnya.

Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved