JPU Akan Koordinasi ke Pimpinan Untuk Banding Atau Tidak

“Kalau pengacara banding atau terdakwa banding, maka JPU akan banding. Itu sudah SPO dan protap-nya,” terangnya.

JPU Akan Koordinasi ke Pimpinan Untuk Banding Atau Tidak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Pontianak, Juliantoro SH saat diwawancarai usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Senin (26/3/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Pontianak, Juliantoro SH mengatakan pihaknya akan lakukan pertimbangan terkait putusan hukuman bagi terdakwa Hamka Siregar yang dianggap masih jauh dari tuntutan JPU.

“JPU masih akan pikir-pikir, karena putusan ini jauh di bawah tuntutan jaksa. Jaksa menuntut dua tahun dan denda Rp 50 juta. Sementara itu, sesuai yang kita dengar bahwa Majelis Hakim memutuskan satu tahun empat bulan dan denda Rp 50 juta,” ungkapnya saat diwawancarai usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Senin (26/3/2018) siang.

Baca: Ini Enam Isi Amar Putusan Sidang Tipikor Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak

Juliantoro menambahkan amar putusan ini akan dilaporkan olehnya ke Pimpinan Kejari Pontianak. Apakah kemungkinan menyetujui untuk melakukan upaya hukum atau tidak melakukan upaya hukum alias menerima putusan majelis hakim tersebut.

Baca: Sikapi Amar Putusan Majelis Hakim, Hamka Siregar: Saya Akan Pikir-pikir Dulu

“Kalau pengacara banding atau terdakwa banding, maka JPU akan banding. Itu sudah SPO dan protap-nya,” terangnya.

Kasipidsus Kejari Pontianak ini menyayangkan amar putusan Majelis Hakim yang sama sekali tidak menanggapi permintaan JPU untuk lakukan penahanan terhadap terdakwa Hamka Siregar.

“Permintaan JPU untuk penahanan terdakwa, tidak diakomodir oleh Majelis Hakim. Seperti yang kita dengar, tidak ada satupun amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan supaya terdakwa langsung dilakukan penahanan,” katanya.

Terkait hal ini, pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan. Juliantoro menambahkan seringkali saat proses persidangan, lazimnya di tahap penyidikan atau tuntutan seorang terdakwa ditahan atau sampai dilimpahkan di pengadilan ditangguhkan penahanannya, atau dialihkan dalam bentuk penahanan lain seperti tahanan kota atau tahanan rumah.

“Dalam prakteknya itu memang dibolehkan. Secara ketentuan KUHAP dibolehkan. Setiap instansi yang menahan mempunyai kewenangan untuk menahan baik tahanan rutan, rumah atau tahanan kota,” jelasnya.

Permintaan penahanan terdakwa, kata Juliantoro, berkaca dari pengalaman setiap putusan yang sudah berkekuatan hukum (inkrah) baik di tingkat banding atau kasasi. Pihak JPU sebagai eksekutor terkadang mengalami hambatan atau kesulitan untuk mengambil terpidana.

Pasalnya, banyak ditemukan kasus bahwa terpidana tidak berada lagi di Kota Pontianak, atau tidak berada lagi di domisili semula.

“Ini menjadi beban kita untuk melakukan pencarian bahkan sampai menetapkan status Daptar Pencarian Orang (DPO). Jadi, itu yang melatarbelakagi kenapa kami mengajukan tuntutan supaya dilakukan penahanan terhadap Hamka Siregar. Sekarang terdakwa tidak dalam status tahanan apapun,” tandasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved