Dolar Amerika Palsu

Terkait Uang Palsu, Ini Ancaman Hukumannya Menurut Pengamat

Bisa saja nasabah penyetor uang palsu ini sebagai korban, karena dibohongi pihak lain, atau disuruh pihak lain

Terkait Uang Palsu, Ini Ancaman Hukumannya Menurut Pengamat
TRIBUN PONTIANAK
Kediaman HR di Purnama Agung 7 Pontianak 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Hukum, Akademisi Untan, Ferrys Zainuddin, mengatakan tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu, tertuang jelas dalam KUHP. Khususnya dalam pasal 244 - 252.

"Ini masuk dalam kategori tindak pidana umum, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, atau maksimal 15 tahun. Konsekuensinya, pelaku yang terlibat dengan tindakan pidana satu ini, bisa ditahan langsung," terang Zainuddin.

Baca: ‎Pria Ini Diamankan Polisi Karena Nabung Setara Rp 14 Miliar dengan Dolar Palsu

Dalam kasus ini, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa saja nasabah penyetor uang palsu ini sebagai korban, karena dibohongi pihak lain, atau disuruh pihak lain dengan iming-iming tertentu dan sebagainya.

Selain itu, juga ada kemungkinan nasabah penyetor uang palsu ini bagian dari pelaku. Karenanya ini perlu diusut tuntas, untuk mengetahui posisi peran sebenarnya dalam kasus ini.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah, ada ketentuan dalam pasal 55 - 56 KUHP yang menyebutkan bahwa semua pihak terkait satu tindakan kriminal bisa dijerat hukum. Mulai dari orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turtu membantu melakukan.

(Baca: Kespro Remaja Masuk Mata Kuliah Universitas Muhammadiyah Pontianak )

"Dengan kata lain, orang yang turut membantu melakukan satu kejahatan, dalam kasus ini  pembuatan dan peredaran uang palsu, juga punya konsekuensi tersendiri. Apalagi jika tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh,' tambahnya.

Dalam ketentuan ini, khususnya pasal 55-56 KUHP ini, bisa dikatakan orang yang menyuruh melakukan, melakukan, dan turut membantu melakukan, semuanya merupakan bagian dari pelaku pidana. Semuanya bisa dijerat dengan tuntutan hukum, berdasarkan peran masing-masing.

Halaman
12
Penulis: Ishak
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved