Apapun Dalil Terdakwa Hamka Siregar, JPU Tegaskan Tetap Pada Tuntutan dan Replik

JPU juga berkeyakinan terdakwa hamka siregar memang bersalah secara bersama-sama melakukan perbuatan korupsi.

Apapun Dalil Terdakwa Hamka Siregar, JPU Tegaskan Tetap Pada Tuntutan dan Replik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Suasana sidang ketujuhbelas terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan meubelair Rumah Susun Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Rusunawa STAIN) Pontianak atau sekarang IAIN Pontianak Tahun 2012, Hamka Siregar berlangsung di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Rabu (14/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara tindak pidana korupsi pengadaan meubelair Rusunawa STAIN Pontianak atau sekarang IAIN Pontianak Tahun 2012, Juliantoro SH menegaskan apapun dalil terdakwa Hamka Siregar dan penasehat hukum yang disampaikan saat duplik, pihaknya tetap pada tuntutan dan replik.

“Pada prinsipnya, JPU tetap pada tuntutan dan replik,” ungkapnya usai sidang sidang ketujuhbelas terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan meubelair Rumah Susun Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Rusunawa STAIN) Pontianak atau sekarang IAIN Pontianak Tahun 2012, Hamka Siregar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Rabu (14/4/2018).

Baca: Sidang ke-17 Hamka Siregar, Syarifuddin Yakin Kliennya Tidak Bersalah

JPU juga berkeyakinan terdakwa hamka siregar memang bersalah secara bersama-sama melakukan perbuatan korupsi.

“Kami optimis terdakwa akan divonis bersalah dan menjalani hukuman,” tegasnya.

Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak ini juga menegaskan Hamka didakwa Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP. Hamka Siregar dituntut pidana dua tahun penjara dengan denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan. Terdakwa Hamka Siregar dianggap terbukti menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek itu.

“Terdakwa tidak menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan. Terdakwa sengaja tidak membentuk PPHP,” terangnya.

Saat sebagai PA/KPA, terdakwa juga terbukti menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja ULP yang tidak mempunyai sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya. Hamka Siregar juga tidak membuat rencana umum pengadaan barang.

“Perbuatan terdakwa Hamka Siregar bersama-sama terdakwa lainnya yang sudah vonis itu menguntungkan orang lain,” jelasnya.

Juliantoro menambahkan beberapa pihak yang diuntungkan itu yakni Pemilik PT Furintraco, Muhammad Zakaria dan Direktur PT Dhariksa Aprobaja Hamdani.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved