Pencegahan Karhutla Dianggap Strategis, Ini Alasan Dinas Perkebunan Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut dianggap menjadi langkah strategis agar tidak terjadi bencana kabut asap seperti 2015 lalu, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.

Beberapa instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat sepakat langkah pencegahan harus diprioritaskan daripada penanganan karhutla melalui pemadaman titik api (hot spot) dan areal terbakar.   

Baca: Pj Gubernur Kalbar Hadiri Musrenbang RKPD Pontianak

Ketika lahan terbakar dan sudah menjadi bencana kabut asap, dampak buruknya begitu kompleks. Tidak hanya merugikan secara ekonomi, namun juga mengganggu aspek kehidupan lainnya seperti pendidikan, sosial-budaya dan kesehatan.

Baca: Pemkab Sambas Hari Ini Akan Gelar Rapat Forum Perangkat Daerah Bidang Pendidikan

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Barat, Florentinus Anum mengatakan saat ini sudah saatnya tidak lagi berpikir cara bagaimana memadamkan api agar tidak meluas. Namun, bagaimana melakukan langkah pencegahan agar karhutla gambut tidak terjadi.

“Sekarang paling penting adalah langkah pencegahan karhutla. Karena lebih murah, efektif dan efisien daripada kita melakukan tindakan pemadaman,” ungkapnya, Senin (12/3/2018).  

Anum menambahkan selama ini semua stakeholders atau pemangku kepentingan sudah peduli terkait bencana karhutla. Hal ini ditunjukkan dengan koordinasi dan sinergisitas yang terus terjalin ketika ditemukan titik api terjadi di suatu wilayah.

“Semua stakeholder sudah care (peduli_red). Tinggal bagaimana melakukan pembinaan dan penyuluhan agar tidak ada titik api ke depan,” terangnya.

Menurut Anum, 99 persen karhutla disebabkan sengaja dibakar. Sedangkan, 1 persen karhutla terjadi karena faktor proses alam dan faktor lainnya.

“Karhutla karena proses alam itu sedikit saja, mayoritas itu karena dibakar manusia,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla gambut, masyarakat harus diberi penjelasan dan intervensi agar membuka lahan atau ladang tanpa cara membakar. Anum mengatakan diperlukan sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Masyarakat harus dilibatkan dan diberikan kesadaran, sehingga merasa memiliki lahan. Penyuluhan dan pembinaan harus dilakukan baik untuk gambut kawasan kebun rakyat maupun kebun besar. Saat ini, Desa Makmur Peduli Api, Kelompok Tani Peduli Api dan lainnya sudah ada dan akan terus dioptimalkan,” jelasnya.

Untuk memudahkan penanganan karhutla, Dinas Perkebunan sudah menginventarisir sebaran gambut di wilayah Kalbar, terutama daerah rawan karhutla. Misalnya, lahan gambut itu milik siapa dan berada di desa mana.

“Ini agar lebih efektif. Kita harus memberi perhatian penuh kepada gambut yang berada di pemukiman penduduk. Kalau di daerah hutan sih saya pikir aman, karena terjaga kelembaban dan kekeringannya. Hanya saja, kami akui masih alam kendala ketika mendapati lahan gambut yang terbakar adalah lahan tidak bertuan,” tandasnya.