Kejari Sekadau Laksanakan Inhouse Training Terkait Penyampaian SPT Tahunan Melalui e-Filling

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Sekadau melaksanakan inhouse training

Kejari Sekadau Laksanakan Inhouse Training Terkait Penyampaian SPT Tahunan Melalui e-Filling
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIVALDI ADE MUSLIADI
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Sekadau melaksanakan inhouse training kepada ASN di Kejaksaan Negeri Sekadau mengenai penyampaian SPT tahunan PPh melalui e-Filling, Rabu (28/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Sekadau melaksanakan inhouse training kepada ASN di Kejaksaan Negeri Sekadau mengenai penyampaian SPT tahunan PPh melalui e-Filling, Rabu (28/2/2018).

Adapun narasumber yang hadir pada kegiatan yang digelar di aula Kejari Sekadau ini adalah, Kepala KP2KP Sekadau Bresman Silalahi, dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Sanggau Andre Wardana.

Baca: Pemda Landak Launching Penerapan Simda Keuangan Secara Online, Ini Kegunaannya

Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau Andri Irawan mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk merealisasikan program Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015.

"Yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara /Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing," ujarnya ditemui usai kegiatan.

Andri juga mengatakan, bahwa batas waktu pengajuan SPT adalah pada 31 Maret 2018 mendatang, sehingga kegiatan ini dipandang mendesak untuk dilakukan melalui bekerjasama dengan KPP Pratama Sanggau dan KP2KP Sekadau.

"Sebagai wujud tanggungjawabnya sebagai pimpinan unit kerja yang dalam SE Menpan tersebut, memang diminta untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja DJP tempat bendahara pemerintah terdaftar sebagai Wajib Pajak sehingga pelaksanaan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing dapat berjalan dengan lancar," jelas Andri.

Baca: Konsolidasi di Kapuas Hulu, Milton Crosby Imbau Simpatisan Gunakan Cara Sportif Di Pilgub Kalbar

Hal ini, lanjut dia, perlu mendapat perhatian dari setiap pimpinan Satker karena ASN/TNI/Polri, Bendahara Pemerintah, dan Pejabat yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala KP2KP Sekadau Bresman Silalahi juga sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kajari Sekadau. Ia mengatakan bahwa ini perlu dilakukan supaya memberi contoh kepada masyarakat atas adanya fasilitas lapor pajak secara online.

"Dengan e-Filing, wajib pajak mendapatkan kemudahan karena tidak perlu antre di Kantor Pelayanan Pajak atau mencari dropbox demi menyampaikan SPT. Bagi pihak Ditjen Pajak, penggunaan e-Filing mengurangi beban administrasi untuk menerima dan menyimpan SPT fisik," katanya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengisian e-filling oleh para pegawai secara step by step dengan dibimbing oleh petugas pajak, yang diharapkan kedepan agar para pegawai Kejaksaan Negeri Sekadau dapat mensosialisasikan tata cara pengisian dan pelaporan melalui e-filling pajak ini kepada keluarga ataupun masyarakat yang terkait dengan tugas dan kewenangannya.

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved