Kepala BPS Kalbar Sebut Banyak yang Salah Kaprah Soal Data Statistik

Penyelenggara kegiatannya adalah instansi pemerintah terkait, baik secara mandiri atau bersama-sama dengan BPS.

Kepala BPS Kalbar Sebut Banyak yang Salah Kaprah Soal Data Statistik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / MASKARTINI
Kepala BPS Kalbar, Pitono 

Hasil tabulasi akan dianalisis dan dievaluasi keakuratannya. Bila masih ada angka yang ekstrim atau tidak wajar, akan dilakukan kunjungan ulang ke responden untuk klarifikasi. Setelah seluruh tahapan selesai, data akan didesiminasikan dalam bentuk publikasi softcopy maupun hardcopy dan dapat diakses melalui website di Http://kalbar.bps.go.id

"Namun data statistik masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di negara kita, khususnya di Provinsi Kalbar. Dari hasil rekapitulasi pengunjung di Perpustakaan BPS Provinsi tahun 2017 tercatat sebanyak 2.103 pengunjung, sebagian besar adalah mahasiswa berjumlah 1.843 orang, swasta ada 106 orang, TNI/PNS sebanyak 86 orang, dan 68 orang sisanya adalah peneliti, dosen, dan masyarakat pengguna lainnya," ujar Pitono. 

Di samping itu, masih banyak di antara kita yang belum paham cara membaca data statistik. Sehingga apabila dihadapkan dengan adanya dua data dengan judul sama dan jumlahnya berbeda, maka dengan mudahnya kita men-justice bahwa salah satu dari data tersebut tidak valid tanpa memperhatikan metode, konsep, dan definisi dari data tersebut. 

Maka dari itu, sebelum membaca data, alangkah baiknya kata Pitono memahami metodologi, konsep, dan definisinya. "Karena bisa saja kedua data tersebut sama-sama betul berdasarkan metode, konsep, dan definisi yang digunakan. Misalnya saja data jumlah desa,  dari hasil PODES tercatat 2.109 desa, sedangkan dari Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar tercatat 2.031 desa. Angka yang tercatat tidak sama, bukan berarti salah satu dari data tersebut tidak valid. Kenapa bisa begitu? Karena masing-masing data dihasilkan dari metodologi, konsep, dan definisi yang berbeda," ujarnya. 

Data jumlah desa dari hasil survei PODES mengacu pada SK Bupati, sedangkan data jumlah desa dari Biro Pemerintahan mengacu pada SK Menteri. Salah satu dapat dikatakan salah, apabila data jumlah desa hasil survei PODES lebih kecil dari data jumlah desa Biro Pemerintahan atau data jumlah desa Biro Pemerintahan lebih besar jumlahnya dibanding data jumlah desa dari hasil survei PODES. 

Kemudian untuk data jumlah penduduk, data penduduk dari  BPS sebanyak  4.932.499 juta jiwa, sedangkan dari DUKCAPIL sebanyak 5.364.964 jiwa. Para pembaca data banyak yang bertanya mana data yang valid BPS atau DUKCAPIL, bahkan ada  yang langsung men-justice bahwa data BPS tidak valid, ada juga pengguna fanatik berkata data BPS yang valid karena sudah terbiasa menggunakannya. 

Terlepas dari segala keterbatasannya sebagai pendekatan kuantitatif, statistik adalah knowledge yang didasarkan pada rasionalitas ilmiah, punya metodologi yang dengannya orang menjadi tercerahkan di tengah keterbatasannya dalam memahami realitas populasi. Dengan data, dapat menjawab sejauh mana tingkat keberhasilan dari setiap program yang telah dijalankan. 

"Terkait dengan perbedaan data jumlah penduduk dari BPS dan Dukcapil sebagaimana dalam uraian di atas, kira-kira yang lebih valid digunakan yang mana? Begitulah kemungkinan pertanyaan sebagian  pengguna data yang masih awam dengan manfaat dan ragam data. Jawabnya adalah keduanya sama validnya, karena masing-masing memiliki metodologi, konsep, dan definisi yang berbeda," ujar Pitono.

Data jumlah penduduk yang dihasilkan BPS mengacu pada konsep de facto (kondisi saat itu), misalnya di dalam kartu keluarga tercatat ada 10 orang anggota rumah tangga (ART), akan tetapi yang lima orang tidak tinggal di rumah karena kuliah di luar Provinsi Kalbar (Jawa, Sumatera, dan Sulawesi), maka yang dicatat oleh BPS adalah lima anggota rumah tangga yang tinggal saja. 

Adapun menurut Dukcapil, seluruh ART harus tercatat, karena mengacu pada konsep de jure (sesuai dengan KTP/KK) yang ada. "Lalu data mana yang harus digunakan? Dua-duanya dapat digunakan, tentunya untuk keperluan yang berbeda. Data BPS lebih tepat digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi," ujarnya. 

Halaman
123
Penulis: Maskartini
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved