TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Masa kerja Pansus Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera berakhir setelah menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan tingkat I pada Rabu (7/2/2018) hari ini, terkait rekomendasi yang akan dikeluarkannya setelah bekerja sejak tahun lalu.

Lantas, bagaimana hasil rekomendasi pansus, menguatkan atau sebaliknya melemahkan KPK?

Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa usai bertemu pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di ruang rapat pimpinan DPR, Jakarta Pusat, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di komplek parlemen, Senin (5/2), rekomendasi pansus angket KPK tidak akan melemahkan lembaga antirasuah itu, seperti kekhawatiran di benak publik selama ini.

Bambang Soesatyo, yang memang menjadi anggota Pansus Angket KPK, ketika belum menjabat sebagai Ketua DPR itu memastikan kesimpulan dan rekomendasi Hak Angket KPK tidak bakal melemahkan KPK.

Sebaliknya, kata Politisi Partai Golkar itu, justru memberikan penguatan terhadap lembaga KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Misalnya, pria yang akrab disapa Bamsoet DPR mendorong peningkatan anggaran KPK, khususnya di bidang pencegahan.

Dengan begitu, ada penguatan fungsi pencegahan KPK agar lebih masif dan efektif melalui dukungan anggaran.

Dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, diharapkan perilaku korupsi yang kian masif tersebut dapat dikurangi dan ditekan.

Hal senada disampaikan Agun Gunandjar Sudarsa, Pansus Hak Angket KPK menyarankan pemerintah memberikan dukungan tambahan anggaran kepada KPK agar bisa menjalankan tugas pencegahan tindak pidana korupsi.

Menurut Politisi Golkar ini, minimnya anggaran dari pemerintah untuk pencegahan korupsi membuat KPK kerap bergantung kepada partisipan.