Firdaus Alqadrie: UNBK SMP Masih Terkendala Sejumlah Persoalan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Adelbertus Cahyono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Total 222 sekolah setingkat SMP di Kabupaten Kubu Raya, hanya 17 sekolah diantaranya yang dinyatakan siap mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018.

Demikian kata Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, Firdaus Alqadrie saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan Adi Sucipto, Senin (5/2/2018).

Baca: Beda Usia 13 Tahun, Anang Hermansyah Bocorkan Sifat Ashanty yang Bikin Klepek-klepek

Dia mengatakan, sebetulnya Pemerintah Pusat sudah mencanangkan paling tidak 70 persen sekolah di tingkat SMP sudah harus melaksanakan UNBK.

Namun, target tersebut belum bisa tercapai lantaran masih terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi oleh sebagian besar sekolah, antara lain ketersediaan perangkat komputer dan jaringan internet yang belum mumpuni, serta terbatasnya pasokan listrik.

"Memang ada wacana dimana sekolah dibolehkan meminjam komputer ke sekolah lain, misalnya yang SMP pinjamnya ke SMA yang memiliki perangkat cukup," katanya.

Namun, solusi tersebut tidak serta merta begitu saja dapat terealisasi mengingat jarak antara kedua sekolah umumnya saling berjauhan, sehingga akan menjadi persoalan lain ketika perangkat-perangkat komputer itu hendak dipindahkan.

"Bulan lalu itu ada bantuan dari kementerian, berupa perangkat komputer, satu sekolah itu bisa mencapai 20 unit, tapi itu masih jauh dari cukup, dan belum menjangkau semua sekolah, baru satu dua sekolah saja," terangnya.

Dia juga menuturkan, saat ini tidak semua sekolah sudah terhubung ke jaringan internet, padahal salah satu syarat penunjang UNBK adalah perangkat komputer harus online.

Baca: Ibu Rumah Tangga Diduga Tipu Penjual Ayam Hingga 840 Ekor Ayam Potong, Siapa Dia?

"UNBK ini kan menggunakan moda online dan offline, jadi pada saat transfer soal dari pusat itu online, tapi pada saat pengerjaannya offline tapi masih menggunakan jaringan LAN (Local Area Network), dan pada saat pengiriman jawabannya itu online lagi," jelasnya.

Disamping itu, lanjutnya, pasokan listrik ke sekolah-sekolah sejauh ini belum bisa dikatakan baik, bahkan di sejumlah daerah listrik hanya menyala pada malam hari.

"Ini yang masih kita upayakan solusinya, kita coba berkoordinasi dengan PLN, paling tidak pada saat ujian listriknya bisa dinyalakan di siang hari," ujarnya.

Namun, seringkali yang terjadi di lapangan adalah listrik padam tepat di hari H pelaksanaan UNBK, seperti yang terjadi di satu sekolah tahun lalu.

Menurutnya, hal tersebut tentu saja sangat mengganggu proses pelaksanaan UNBK.

Dari sejumlah persoalan itu, dia lantas mengungkapkan, sejatinya duduk persoalannya terletak pada terbatasnya jumlah anggaran yang disediakan untuk masing-masing sekolah.

Setiap sekolah hanya diperbolehkan membeli satu unit komputer selama satu tahun menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), padahal jumlah perangkat komputer yang dibutuhkan untuk menunjang UNBK jauh lebih banyak.

Baca: Dukungan Makin Menguat, Ribuan Masyarakat Nyatakan Siap Menangkan Midji-Norsan

"Bayangkan kalau sekolah memerlukan 20 unit komputer saja, artinya kan perlu waktu dua puluh tahun, ini hampir tidak masuk akal," ucapnya.

Dia berpendapat, program-program yang digulirkan dari tingkat kementerian seringkali kurang memperhatikan kondisi real di daerah.

Sebab, biasanya ada sejumlah program yang sebetulnya sangat bagus, namun hanya cocok diterapkan di daerah-daerah maju, sementara di daerah pelosok menjadi tidak relevan.

Soal UNBK ini, menurutnya pun target yang ditetapkan pemerintah sebesar 70 persen itu masih kurang realistis, kecuali Pemerintah Pusat terlebih dahulu menyiapkan perangkat-perangkat penunjangnya, baru kemudian menggulirkan programnya.

"Kita di daerah tentu saja hanya berusaha menyesuaikan dengan kebijakan dari pusat," pungkasnya.