Ini Tujuan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Maskendari menambahkan saat penyusunan Raperda ini, pihaknya melakukan studi banding komparasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ini Tujuan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Juru Bicara Pansus Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Maskendari membacakan laporan laporan pansus saat Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 di Aula Balairung Sari, Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kamis (1/2/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ada tujuh Raperda ditetapkan menjadi Perda.

Satu diantaranya Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Juru Bicara Pansus Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Maskendari menegaskan tujuan Raperda yang telah disusun oleh pihaknya adalah guna mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi.

Baca: Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan Mengabdi Seminggu di Sekura

"Raperda ini juga bertujuan mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan daerah. Lalu, melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi, serta mempertahankan ekosistem," ungkapnya menyampaikan laporan pansus saat Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 di Aula Balairung Sari, Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kamis (1/2/2018) siang.

Baca: Masuk DBL All Star, Pelajar Pontianak Ini Bakal Timba Ilmu di AS

Maskendari menambahkan saat penyusunan Raperda ini, pihaknya melakukan studi banding komparasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Studi banding ke Jawa Tengah agar punya pemahaman mendalam untuk penyempurnaan raperda," jelasnya.

Selanjutnya guna memperoleh masukan, pansus berkonsultasi ke Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).

"Konsultasi bermanfaat karena diperoleh informasi serta kejelasan muatan dan substansi Raperda. Untuk mengoptimalkan, pansus lakukan rapat gabungan finalisasi Raperda pada tanggal 13 Oktober 2017 bersama instansi terkait," imbuhnya.

Ia menambahkan pola pikiran Raperda ini sesuai UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan, serta peraturan lainnya.

"Semua merujuk kepada aturan perundangan-undangan yang lebih tinggi," tukasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved