Gelengan Kepala Presiden Jokowi

Selain alasan keamanan, Tjahjo berdalih stok pejabat eselon 1 di Kemendagri saat ini kosong.

Gelengan Kepala  Presiden Jokowi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Presiden RI Joko Widodo memberikan sambutan saat meresmikan 16 lembaga penyalur BBM Satu Harga di Terminal BBM Pertamina Pontianak, Jalan Khatulistiwa, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/12/2017) siang. Adapun 16 titik tersebut tersebar di beberapa tempat yakni empat titik di Papua dan Papua Barat, satu titik di Maluku Utara, lima titik di Kalimantan, satu titik di Sulawesi, satu titik di Jawa Timur dan empat titik di Kepulauan Riau. Peresmian ini sekaligus menandai telah tercapainya target pendirian lembag penyalur BBM Satu Harga di 54 lokasi pada tahun ini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wacana penempatan dua perwira tinggi (Pati) Polri menjadi pelaksana tugas gubernur terus menuai kontroversi. Dengan alasan keamanan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan mengangkat dua jenderal bintang dua aktif Polri, Irjen Pol M Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Tjahjo menilai kedua daerah itu dua dari 12 provinsi yang dinilai rawan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018. Selain alasan keamanan, Tjahjo berdalih stok pejabat eselon 1 di Kemendagri saat ini kosong.

"Tak mungkin semua pajabat saya disebar menjadi Plt gubernur di 17 daerah yang melakukan pilkada. Karena itu, kami meminta dua nama setara dengan eselon 1 atau pejabat utama ke Polri," ujarnya.

Tjahjo berargumen langkahnya itu tidak melanggar undang-undang. Dia memakai UU No 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2018 -yang memungkinkan penjabat gubernur diambil dari unsur di luar Kemendagri. Selain itu UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan juga Pasal 28, dimungkinkan bagi Polri untuk merespon permintaan dari Kemendagri.

Terlepas benar tidaknya ada misi yang disasar Tjahjo itu, yang jelas dari sisi aturan, kebijakan mendagri sulit untuk dibenarkan. Setidaknya jika mengacu UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana pengangkatan dilakukan sesuai pegawai tingkat madya adalah sekretaris jenderal kementerian dan sekretaris utama.

(Baca: Syahrini Koleksi Tas Harga Selangit, Isinya Bikin Terheran-heran! Ada Juga Sejumlah Uang )

Bila mengacu aturan ini, rasanya menjadi sangat aneh kalau Tjahjo sampai harus mencomot pejabat di luar institusi sipil. Di sisi lain, langkah mendagri berpotensi melanggar pasal 28 UU Nomor tentang Kepolisian. Pasalnya, ini secara eksplisit menyebut anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pertanyaannya, kenapa Jabar dan Sumut yang dipilih? Untuk diketahui, Jabar memiliki 17 persen suara dalam pemilu nasional. Tidak salah bila publik lantas mencurigai kebijakan Tjahjo itu memiliki kepentingan politis.

Pasalnya, salah satu paslon yang ikut berkompetisi di Pilkada Jabar adalah jenderal bintang dua polisi yang diusung PDIP -yang notebene partainya Tjahjo Kumolo. Wajar jika kemudian publik khawatir jenderal yang ditunjuk bakal bersikap tak netral.

Kalau boleh jujur, tidak ada manfaat yang bisa diambil dari penunjukan pejabat kepolisian menempati posisi di eksekutif.

Toh, kalaupun tetap dipaksakan, sesuai aturan, pejabat dimaksud harus pensiun dini. Apakah keduanya mau mengorbankan karier polisinya yang sudah puluhan tahun ditukar hanya untuk beberapa pekan menduduki kursi gubernur?

Menanggapi pro-kontra tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Eddie menyebutkan, bahwa permintaan ke Kapolri untuk mengisi Penjabat Gubernur dari Perwira Tinggi (Pati) Polri baru sebatas usulan, dimana keputusan terakhir ada di Presiden Joko Widodo karena pengangkatan penjabat gubernur lewat Keppres.

(Baca: Ngeri! Wanita Ini Ngamuk di Tempat Umum Saat Melihat Suaminya dengan Wanita Lain )

Artinya, nasib wacana pengusulan dua jenderal aktif Polri sebagai penjabat Gubernur kini berada di tangan Presiden Joko Widodo. Mengingat usulan dua nama perwira tinggi Polri untuk menjadi Penjabat Gubernur Jabar dan Penjabat Gubernur Sumut pada Pilkada 2018 belum final, maka Presiden Jokowi harus lebih bijak untuk memutuskan sebuah usulan yang jelas-jelas hanya akan menambah beban polemik yang tak bermanfaat apa-apa.

Menyeret-nyeret Polri dalam ranah politik, jelas tak akan menguntungkan citra Jokowi sebagai representasi kepemimpinan sipil yang demokratis. Di sisi lain, sebagai pemegang amanah negara sesuai UU 2/2002 Polri akan terjebak pada pragmatisme politik yang bergulir 5 tahunan.

Rezim Jokowi hendaknya belajar dari kasus di era kepemimpinan Kapolri Dai Bachtiar yang secara terbuka mendukung Megawati di pemilu 2004. Semestinya Polri yang profesional harus netral dari tarik ulur politik rezim. Semoga Presiden Jokowi responsif terhadap harapan publik, dengan menggelengkan kepala alias tidak menyetujui usulan mendagri tersebut. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved