Gelengan Kepala Presiden Jokowi

Selain alasan keamanan, Tjahjo berdalih stok pejabat eselon 1 di Kemendagri saat ini kosong.

Gelengan Kepala  Presiden Jokowi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Presiden RI Joko Widodo memberikan sambutan saat meresmikan 16 lembaga penyalur BBM Satu Harga di Terminal BBM Pertamina Pontianak, Jalan Khatulistiwa, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/12/2017) siang. Adapun 16 titik tersebut tersebar di beberapa tempat yakni empat titik di Papua dan Papua Barat, satu titik di Maluku Utara, lima titik di Kalimantan, satu titik di Sulawesi, satu titik di Jawa Timur dan empat titik di Kepulauan Riau. Peresmian ini sekaligus menandai telah tercapainya target pendirian lembag penyalur BBM Satu Harga di 54 lokasi pada tahun ini. 

Toh, kalaupun tetap dipaksakan, sesuai aturan, pejabat dimaksud harus pensiun dini. Apakah keduanya mau mengorbankan karier polisinya yang sudah puluhan tahun ditukar hanya untuk beberapa pekan menduduki kursi gubernur?

Menanggapi pro-kontra tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Eddie menyebutkan, bahwa permintaan ke Kapolri untuk mengisi Penjabat Gubernur dari Perwira Tinggi (Pati) Polri baru sebatas usulan, dimana keputusan terakhir ada di Presiden Joko Widodo karena pengangkatan penjabat gubernur lewat Keppres.

(Baca: Ngeri! Wanita Ini Ngamuk di Tempat Umum Saat Melihat Suaminya dengan Wanita Lain )

Artinya, nasib wacana pengusulan dua jenderal aktif Polri sebagai penjabat Gubernur kini berada di tangan Presiden Joko Widodo. Mengingat usulan dua nama perwira tinggi Polri untuk menjadi Penjabat Gubernur Jabar dan Penjabat Gubernur Sumut pada Pilkada 2018 belum final, maka Presiden Jokowi harus lebih bijak untuk memutuskan sebuah usulan yang jelas-jelas hanya akan menambah beban polemik yang tak bermanfaat apa-apa.

Menyeret-nyeret Polri dalam ranah politik, jelas tak akan menguntungkan citra Jokowi sebagai representasi kepemimpinan sipil yang demokratis. Di sisi lain, sebagai pemegang amanah negara sesuai UU 2/2002 Polri akan terjebak pada pragmatisme politik yang bergulir 5 tahunan.

Rezim Jokowi hendaknya belajar dari kasus di era kepemimpinan Kapolri Dai Bachtiar yang secara terbuka mendukung Megawati di pemilu 2004. Semestinya Polri yang profesional harus netral dari tarik ulur politik rezim. Semoga Presiden Jokowi responsif terhadap harapan publik, dengan menggelengkan kepala alias tidak menyetujui usulan mendagri tersebut. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved