TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - PERSOALAN rangkap jabatan, kembali ramai diperbincangkan. Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) polemik ini sempat jadi isu panas.

Saat itu, sang presiden menyerukan para menterinya yang mendahulukan kepentingan partai dan tak serius memberantas korupsi, untuk mundur dari jabatannya.

Meski statemen SBY saat itu cukup tegas dan keras, namun para menteri yang menjadi pengurus bahkan ketua umum partai, tak juga ada yang mundur dari kursi kabinet.

Di awal era Joko Widodo, sang presiden membuat kebijakan cukup tegas. Para menteri di kabinetnya harus tidak menjadi pengurus partai politik.

Satu di antaranya yang kemudian melepas jabatan di partai adalah ketua umum DPP Hanura, Wiranto, ketika diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Jokowi pun dinilai banyak pihak sebagai presiden yang secara formal bisa memastikan para menterinya terhindar dari kepentingan partai.

(Baca: Bikin Haru, Sakit Parah dan Ditinggal Kekasih, Gadis Ini Nikahi Dirinya Sendiri )

Mantan Wali Kota Solo itu dinilai cukup bisa memastikan, para menterinya hanya akan fokus mengurus negara dan tidak lagi berpikir soal partai.

Hingga akhirnya, cap itu pudar ketika sang presiden mengizinkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ditambah lagi, ketika mengangkat Idrus Marham sebagai Menteri sosial dengan tanpa syarat mundur sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif Legislatif DPP Partai Golkar.

Contoh lain adalah, tetap langgengnya jabatan Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI, meski kini menjabat sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar. Demikian halnya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, yang diperbolehkan aktif di kepengurusan DPP Partai Pejuangan Indonesia Perjuangan (PDIP).