Lagi, Heboh LGBT

Ujung-ujungnya pernyataan Zulkifli Hasan juga dianggap sejumlah anggota dewan sebagai pencitraan dan upaya mencari panggung.

Lagi, Heboh LGBT
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Puluhan mahasiswa Pontianak yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Tolak Gerakan LGBT melakukan unjuk rasa terkait penolakan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), di Bundaran Digulis, Jl Ahmad Yani, Pontianak, beberapa waktu lalu 

Bila tidak hati-hati, isu ini akan berkembang sebagaimana pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu mengenai uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berujung pada tudingan bahwa MK melegalkan LGBT.

Padahal tidak ada satu pun isi putusan yang menyebutkan hal tersebut. Yang ada bahwa MK tak memiliki wewenang untuk membuat norma hukum baru.

Boro-boro makin jelas, putusan yang diterima secara bias oleh publik justru menggelinding tak tentu arah, dan justru mengaburkan esensi dari uji materi itu sendiri serta salah dimaknai sebagai MK membolehkan zina.

Komitmen awal untuk mengembalikan mereka yang termasuk LGBT ke jalan yang benar pun tak terdengar lagi. Padahal upaya merehabilitasi mereka inilah, dalam konteks peran serta masyarakat, yang bisa dilakukan secepatnya.

Sebagai mahkluk beragama, kiranya semua sepakat bahwa LGBT dan perkawinan sejenis tak sepantasnya dilegalkan di negeri ini. Sebab, hal tersebut jelas bertentangan dengan nilai budaya Indonesia, agama dan Pancasila, sebagai dasar negara. Jadi tak ada alasan pula bagi partai yang ada di DPR untuk mendukung LGBT.

Tapi, tidak ada salahnya juga masyarakat ikut mengawasi dan mengawal penyusunan legislasi, mengingat betapa kuatnya `kampanye' LGBT yang menumpang isu HAM serta dukungan dari negara-negara barat.

Sekaligus yang tidak kalah penting, di tahun politik ini jangan sampai isu LGBT ditelan mentah-mentah oleh warga, karena sejumlah pihak berusaha menjadikannya sebagai amunisi politik. Bila tidak hati-hati, berbagai isu yang hangat dengan mudah ditumpangi dan dibumbui dengan beragam isu lain.

Ketua lembaga tinggi negara dan siapapun mereka pejabat publik, diharap juga lebih berhati-hati saat menyampaikan pernyataan, agar tidak memanaskan situasi. Dan kembali lagi ke dewan, agar transparan dalam setiap pembahasan isu-isu krusial. (*)

Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved