Kementrian PU Tetapkan Kenaikan Harga Perumahan Subsidi, Kalbar Kenaikannya Sesuai Zona

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan ketetapan kenaikan harga rumah subsidi.

Kementrian PU Tetapkan Kenaikan Harga Perumahan Subsidi, Kalbar Kenaikannya Sesuai Zona
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Perumahaan di Kota Pontianak 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan ketetapan kenaikan harga rumah subsidi.

Per Januari 2018 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan dikenakan kenaikan harga Rp7 juta. Jika sebelumnya harga perumahan subsidi Rp135 juta dengan adanya kenaikan menjadi 142 juta.

Baca: 2018 Harga Perumahan Subsidi Naik Rp 7 Juta, Kubu Raya Belum Semuanya Naik

Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Sukiryanto mengatakan kenaikan yang diatur berdasarkan ketetapan pemerintah melalui menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Keuangan Republik Indonesia kenaikannya berbeda setiap zona.

"Beda-beda kenaikannya. Zona Kalimantan kenaikannya sebesar Rp7 juta," ujar Sukir kepada Tribun Pontianak pada Selasa (23/1/2018).

Sukir mengakui dengan adanya kenaikan harga rumah tipe 36 atau rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mendorong semangat developer dalam membangun perumahan subsidi. Hal ini tentu saja positif sesuai dengan program sejuta rumah untuk rakyat sebagai bagian dari penjabaran salah satu nawacita dalam pembangunan nasional.

Baca: Kejari Mempawah Lounchingka Webiste, Masyarakat dan Insan Media Tujuan

DPD REI dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sepakat dan mengarahkan developer untuk fokus membangun rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kalbar.

"Kami menyambut sangat positif sekali dan kami akan mendukung kenaikan ini sehingga akan kami konvensasikan dengan peningkatan mutu," ujar Sukir. 

Sebagai bentuk dan komitmen REI Kalbar dalam memenuhi kebutuhan perumahan, REI yang beranggotakan sebanyak 163 pengembang telah mengurangi sebesar 85 persen pembangunan rumah komersil. Pihaknya juga terus memperjuangkan segala bentuk aturan terutama di daerah yang dapat menghambat percepatan pembangunan perumahan subsidi.

Komitmen untuk fokus kepada pembangunan perumahan bagi MBR adalah sebagai bentuk kontribusi REI terhadap pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan terjangkau kepada masyarakat khususnya MBR. "Yang jelas permintaan dari masyarakat sangat tinggi sehingga kenaikan ini juga dapat menimbulkan minat para pengembang untuk membangun rumah subsidi," ujarnya.

Baca: Jabat PJ Gubernur Kalbar, Dua Ciri Khas Ini, Jadi Godaan Terbesar

Dalam mewujudkan program sejuta rumah ia mengatakan perlu peran semua pihak terutama pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah tingkat II. Misalnya terkait perizinan dan instansi lainnya seperti Dispenda, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN) sehingga biaya tidak disamakan dengan perumahan komersil. "Kita tau kan perumahan subsidi tidak terlalu menguntungkan namun kita mendukung program pemerintah sehingga stakeholder diharapkan juga mendukung," ujarnya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-PR beberapa waktu lalu mengatakan, pemerintah akan mewujudkan Program Satu Juta Rumah (PSR) salah satunya lewat dukungan bantuan pembiayaan perumahan. Pemerintah memiliki beberapa program untuk mendukung PSR yaitu lewat KPR FLPP, SSB, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Progam Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. "Saat ini pemerintah juga membantu MBR melalui SBUM sebesar Rp4 juta," ujarnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved