Breaking News:

Hakim dan Nilai Kejujuran

Hakim harus menjadi pengawal undang-undang ( guardian of law) yang tegas tanpa kompromi, berwibawa, dan bijaksana.

Penulis: Ahmad Suroso | Editor: Dhita Mutiasari
ILUSTRASI 

Karena jujur harus kita katakan, citra hakim di negeri ini masih jauh dari kata memuaskan.

Hal itu tergambar dari banyaknya kasus (kejahatan) yang melibatkan para pemegang palu keadilan ini. Seperti yang kerap diwartakan di banyak media, hakim sangat rentan dari godaan.

Komisi Yudisial yang selama ini menjadi `provosnya' para hakim, selama rentang waktu 2009-2017 sudah 49 kali menggelar sidang (Majelis Kehormatan Hakim) terkait kenakalan para pemegang palu keadilan.

Dari 49 kasus yang diperiksa, 22 kasus terkait laporan praktik suap dan gratifikasi (44,9 persen), dan sisanya terkait jual beli perkara, perselingkuhan dan narkoba.

Suka tidak suka, ketidakberesan oknum di lembaga peradilan, jelas tidak bisa dibenarkan.

Organ lembaga peradilan mulai hakim, panitera, staf administrasi hingga paling rendah, harus menjaga nilai-nilai kejujuran, profesionalisme dan kemuliaan lembaga yang terhormat itu.

Khususnya hakim harus senantiasa menjaga kewibaan dan keluruhan martabat.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) seharusnya menjadi panduan moralitas hakim dalam memungsikan dirinya sebagai pihak yang berdiri di atas pondasi kejujuran dan keadilan.

Kita ingin hakim benar-benar memosikan diri sebagai pemutus (perkara) berlandaskan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab kemanusiaan.

Apa jadinya nasib keadilan (hukum) kalau kemudian daya tawar sudah menjadi kebiasaan para hakim di negeri ini yang membahasakan hukum menurut kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Kita tentu tidak ingin profesi (hakim) kehilangan kepercayaan di mata publik.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved