Audensi Masalah Lahan, Perusahaan dan Masyarakat Tak Menemui Titik Terang, Kapolres Titip Pesan

Audensi antara masyarakat dan Perusahaan PT KAP terkait lahan, tidak menemui titik terang

Audensi Masalah Lahan, Perusahaan dan Masyarakat Tak Menemui Titik Terang, Kapolres Titip Pesan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / MUHAMMAD FAUZI
Kapolres Kayong Utara AKBP Arief Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribun Potianak Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KAYONG UTARA – Terkait audensi antara masyarakat dan Perusahaan PT KAP yang tidak menemui titik terang, atau tidak adanya kesepakatan yang sama-sama memberikan win win solution.

Pihak DPRD dalam hal ini dipimpin oleh Ketua Komisi III Syukran, digantikan Ketua Komisi II Al Husaini memutuskan bahwa baik masyarakat maupun pihak perusahaan tidak diperbolehkan menggarap lahan tersebut sampai ada kesepakatan ganti rugi oleh pihak Perusahaan kepada masyarakat Banyu Abang pemagang SKT sah pemilik lahan dan saat ini sudah dikelola pihak Perusahaan.

Baca: Lulus Tes  Kesehatan, Midji-Norsan Penuhi Sayarat

Dengan tidak adanya ganti rugi yang diharapkan masyarakat, tentu dapat menimbulkan hal di masyarakat.

Kapolres Kayong Utara saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa dengan adanya petunjuk yang diberikan anggota DPRD untuk sama-sama menggarap lahan yang sama ditakutkan akan dapat menimbulkan kegaduhan, baik antara masyarakat dan Perusahaan, maupun masyarakat dan masyarakat karena di dua Desa tersebut, antara Banyu Abang dan Desa Sungai Paduan sama-sama memegang SKT.

Baca: 4 Fakta Istri Idrus Marham, Ridho Ekasari Yang Cantiknya Bak Selebritis

"Lahan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum, sudah ada HGU nya, kita tidak boleh mengesampingakan pihak yang secara hukum dilindungi. Kita dari pihak keamanan sudah berusaha dan berbuat sedemikian rupa agar situasi aman dan kondusif, tidak ada antara masyarakat dan perusahaan atau masyarakat dan masyarakat, "terang Kapolres Kayong Utara AKBP Arief Kurniawan, Rabu (17/1/2018).

Ia berharap, agar tidak ada pihak-pihan yang memprovokasi, sehingga dapat menimbulkan gejolak di masyarakat, sehingga masyarakat melakukan pelanggaran hukum.

" Jadi kami berharap jangan ada pihak-pihak yang memprovokasi atau mengeluarkan pendapat yang dapat dijadikan jurisprudensi oleh masyarakay untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, "pesan Kapolres AKBP Arief Kurniawan.

Lanjutnya, pihak Kepolisian dalam hal ini akan bersikap netral, dimana ada pelanggaran hukum maka pihak Kepolisian akan menempatkan diri sesuai kapasitas kepolisian. Dan yang terpenting diakui Kapolres setiap tindakan yang di ambil, bukan berdasarkan kepentingan dari pihak tertentu, namun demi menciptakan kondusi yang aman, baik bagi masyarakat, maupun perusahaan yang berinvestasi.

" Kita melihat permasalahan harus secara utuh dan menyeluruh bukan parsial, kita harus memikirkan masyarakat dan kita juga harus memikirkan perusahaan, kita harus berdiri ditengah-tengah.
Dan yang utama kita tidak boleh mempunyai kepentingan apapun yang sifatnya pribadi atau kelompok, kita harus ikhlas dalam membantu permasalahan yang terjadi, "tambahnya

Penulis: Muhammad Fauzi
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved