Capaian Kerja Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar Tahun 2017

Meski tidak ada capaian 100 persen, Kepala Divisi Imigrasi, Achmad Samadan mengatakan kinerja mereka sepanjang tahun 2017 memiliki kemajuan.

Capaian Kerja Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar Tahun 2017
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/CLAUDIA LIBERANI
Kepala Divisi Imigrasi, Achmad Samadan saat memberi keterangan capaian kerja di kantor Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar, jl. Ks. Tubun no.26, Kamis (28/12/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Claudia Liberani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Meski tidak ada capaian 100 persen, Kepala Divisi Imigrasi, Achmad Samadan mengatakan kinerja mereka sepanjang tahun 2017 memiliki kemajuan.

Baik dalam pelayanan maupun penegakan hukum.

"Jika pada tahun 2016 ada 404 orang asing yang terlibat proses hukum, tahun ini ada 380 dengan 8 kasus. Ada penurunan di sini," katanya saat memberi keterangan capaian kerja di kantor Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar, jl. Ks. Tubun no.26, Kamis (28/12/2017).

Untuk proses penegakan hukum di Keimigrasian, kasus didominasi oleh penyalahgunaan izin tinggal. Mereka kemudian dideportasi atau pro justisia. Totalnya ada 72 orang pro Justitia dan deportasi 308 orang.

Selain itu dia juga menyampaikan, tahun 2017 penerbitan paspor 48 halaman mencapai 102.021 buku, sedangkan paspor 28 halaman ada 1.039 buku.

"Kita juga ada upaya bagaimana turut serta melindungi warga negara yang akan ke luar negeri. Kita melakukan penundaan terbit izin paspor ketika menemukan indikasi mau pergi bekerja, kita bahkan tolak keberangkatannya jika melihat ada yang mengarah pada human trafficking," jelasnya.

Kanim Singkawang menjadi daerah yang paling banyak mengalami penundaan penerbitan paspor, yaitu mencapai 155.

Dalam upaya pelayanan keimigrasian, dia mengatakan pihak Keimigrasian Pontianak mengantisipasi tingginya permohonan terbit paspor dengan membuka layanan paspor simpatik setiap hari Minggu di wilayah Car Free Day.

"Kedepannya tidak hanya di kantor imigrasi Pontianak, tapi seluruh kantor imigrasi yang ada di Kalbar," tambahnya.

Pengikatan pelayanan juga tetap dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (tim pora).

Di akhir pertemuan dia mengimbau agar masyarakat memanfaatkan layanan antrian berbasis android sehingga masyarakat tidak perlu antri di kantor imigrasi ketika membuat paspor.

Penulis: Muzammilul Abrori
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved