Kuasa Hukum Sonlie Berharap Kliennya Tak Ditahan

Kemudian saat ini pihak Kejari Ketapang tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polres Ketapang.

Kuasa Hukum Sonlie Berharap Kliennya Tak Ditahan
ILUSTRASI 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG  – Terkait perkara Sonlie, dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 33,4 miliar di Dinas Pendidikan Ketapang 2011.

Khususnya pada item penambahan ruang kelas pada 97 Sekolah Dasar di Ketapang total anggaran Rp 8,9 Miliar.

Kemudian saat ini pihak Kejari Ketapang tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polres Ketapang.

Sehingga terhadap tersangka, Sonlie kemungkinan bisa dilakukan penahanan juga oleh aparat penegak hukum.

Baca: Tunggu Pelimpahan Barang Bukti dan Tersangka Kasus DAK Disdik Ketapang 2011

Kuasa Hukum Sonlie, Dewa M Satria menegaskan pihaknya akan kooperatip menjalani proses hukum kliennya tersebut. Namun ia berharap tersangka atau kelienny pada perkara yang telah di P21 kan Kejaksaan Negeri Ketapang itu tidak ditahan.

Baca: Ini Rincian Rekapitulasi Penanganan Korupsi di Wilayah Hukum Kejati Kalbar

“Biarkan proses berjalan. Hanya harapan saya terhadap klien kita tidak dilakukan penahanan,” katanya kepada awak media di Ketapang, Jumat (22/12).

 Menurutnya sangat tidak adil jika kliennya langsung dilakukan penahanan. Lantaran pihaknya melihat masih banyak pihak yang harusnya lebih bertanggung jawab pada kasus itu. Namun hingga saat belum juga diproses hukum.

Ia mencontohkan seperti kontraktor pekerjaan proyek tersebut hingga saat ini juga tidak pernah disebutkan. Pada hal menurutnya tentu yang membuat kesalahan dalam pekerjaan adalah kontraktor pelaksana bukan kliennya.

“Klien kita disalahkan karena tanggung jawab atas jabatannya sebagai PPK. Sedangkan yang membuat kesalahan bagaimana pertanggung jawabannya. Jadi meski perkara klien kita sudah P21 tapi harus tetap dilakukan pembuktian di pengadilan dahulu,” ucapnya.

Menurutnya jika pun mau dilakukan penahanan terhadap kliennya. Maka harus menunggu putusan hakim di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dahulu. Pihaknya dan keluarga kliennya bersedia menjamin.

Di antaranya selama proses hukum b kliennya tidak akan melarikan diri. Ia menambahkan pihaknya juga akan membongkar perkara kliennya agar terang. Sebab kalau memang dinyatakan salah tidak mungkin hanya disalahkan pada kliennya saja.

“Sebab pada proyek tersebut kalau memang dinyatakan salah. Maka maunya kita harus diungkap siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Jadi siapa saja yang bersalah harus diproses hukum, tidak mungkin hanya klien kita,” ujarnya. 

Penulis: Subandi
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved