Perempuan Harus Sadar Hukum Agar Tidak Jadi Korban Kekerasan

Tuti Suprihatin mengungkap jika perceraian yang semakin meningkat menunjukkan jika perempuan semakin sadar dia dilindungi oleh hukum.

Perempuan Harus Sadar Hukum Agar Tidak Jadi Korban Kekerasan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/CLAUDIA LIBERANI
Satu dari peserta Lokakarya Komnas Perempuan 2017, Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Pontianak, Tuti Suprihatin. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Claudia Liberani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Pontianak, Tuti Suprihatin mengungkap jika perceraian yang semakin meningkat menunjukkan jika perempuan semakin sadar dia dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan kasus yang selama ini mereka tangani kebanyakan perempuan menggugat cerai karena sudah tidak tahan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami. Jalur hukum ditempuh karena mereka sudah merasa tidak bisa bertahan.

"Banyak yang datang ke lembaga kita karena kasus rumah tangga, selebihnya adalah kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak. Yang paling sering datang adalah yang mengalami masalah rumah tangga," katanya, Rabu (6/12/2017) seusia Lokakarya Nasional Komnas Perempuan yang diadakan di Hotel Harris.

(Baca: Sikapi Komitmen Kapolda Kalbar yang Baru, Ini Kata Pengamat Hukum )

Tuti menuturkan selama ini masih banyak perempuan yang belum maksimal dalam menggunakan ornamen hukum untuk melindungi diri dari kekerasan, terutama dalam kasus KDRT. Seorang perempuan kerap bertahan meski menjadi korban KDRT berkali-kali karena menganggap jalur hukum sama seperti sebuah aib bagi keluarga, ada tekanan batin yang muncul belakangan.

"KDRT juga masih sering terjadi karena sampai saat ini masyarakat menganggap masalah rumah tangga itu masalah pribadi, tidak bisa dicampuri," ujarnya.

Padahal jika dilihat, dalan Pasal 16 UU KDRT No 23/2004 disebutkan siapapun yang mengetahui adanya KDRT bisa menghentikannya.

"Tetangga pun bisa, kita wajib untuk melindungi korban itu," ungkapnya.

Namun karena banyak yang menganggap KDRT adalah masalah pribadi masing-masing pasangan, maka banyak masyarakat yang bungkam meski tahu tetangganya sering mengalami tindak kekerasan.

Sebagai aktivis yang bergerak di bidang ini, dia mengatakan selama ini telah melakukan sosialisasi agar perempuan semakin sadar hukum.

"Sosialisasi tidak akan berhenti dilakukan, sampai kapanpun dan dalam bentuk apapun. Hanya masalah teknisnya saja perlu diketahui," ungkapnya.

Dia mengatakan tahun 2017 terjadi peningkatan perceraian, ini menunjukkan semakin banyak perempuan yang menyadari haknya sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum.

"Kita harus sadar hukum, mau belajar hukum, dengan mengetahui hukum kita bisa memproteksi diri kita," pungkasnya.

Penulis: Muzammilul Abrori
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved