TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Setya Novanto, tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terus menguat.

Desakan antara lain datang dari mantan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Tujuan penerapan pasal pencucian uang di kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu, untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara yang timbul karena kasus dugaan korupsi.

Dengan pasal pencucian uang, bisa dilacak siapa pihak yang terlibat kasus ini, siapa saja tokoh lain yang bertindak sebagai gatekeeper, yang menampung uang-uang dari hasil korupsi itu.

(Baca: 5 Hal Unik Saat Pernikahan Kahiyang - Bobby, Artis Salah Gandeng Sampai Hadirnya Setnov )

Dugaan terjadinya pencucian uang terlihat dari kekayaan Setya yang tak wajar.

Politikus Partai Golkar ini pernah menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat maju menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada 2014. Ketika itu, jumlah kekayaannya tercatat Rp 144 miliar, berupa bangunan tanah, giro, dan lain-lain.

Namun hartanya diduga melebihi yang dilaporkan. Misalkan, harga rumah mewahnya saja di Jalan Wijaya XII, Jakarta Selatan, diperkirakan mencapai 200 miliar.

Belum lagi harta kekayaan lainnya, serta harta yang didapat dari dugaan korupsi e-KTP.

Dalam perkara korupsi e-KTP, Setya Novanto disebut menerima aliran dana Rp 574 miliar.